Pada Mei 2023, Presiden Jokowi pernah mengatakan akan cawe-cawe pada Pemilu 2024. Menurutnya, persoalan pilkada merupakan ranah dari parpol sebagai pengusung calon kepala daerah. -pa

Misalnya, menggalang dukungan, berkoordinasi dengan partai politik pengusung. Itu salah satu syarat diproses pendaftaran. -pa

"Karena calon ditetapkan oleh DPP kami masing-masing, kami hanya memberikan input. Dikatakan Rusli, keempat parpol tidak menutup diri jika ada parpol lain yang ingin bergabung bersama KBM. -pa

Kan itu harus ada ruang khusus agar orang juga nyaman bisa bercerita lebih terbuka. Fasilitas yang ada di kantor BawasluPr ovinsi DKI tingkat kota masih kurang memadai menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta. -pa

"Kalau tidak ada kesadaran, maka jumlah pelanggaran bisa saja bertambah dan ini akan mencederai demokrasi," sebutnya. Selain itu Bagja juga mengingatkan tentang perlunya kehati-hatian ASN dalam menggunakan media sosial, termasuk dalam hal menyukai, mengomentari dan membagikan postingan yang berkaitan dengan paslon. -pa

Apalagi, jika PKS tidak mau mengubah proposal politiknya yang mengusung Anies-Sohibul Iman. Itu artinya apa? -pa

Lolly menyebutkan, Bawaslu akan mengedepankan strategi pencegahan untuk meminimalisasi potensi kerawanan di atas. Lalu, kerawanan keenam, potensi adanya pemilih yang datanya tidak sesuai dengan data pada KTP-el, kartu keluarga, dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan. -pa

Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini mendapatkan 850.174 suara atau setara dengan 15 kursi DPRD. Sedangkan PKS memperoleh 1.012.028 suara atau setara dengan 18 kursi DPRD. -pa

Pentolan grup band Dewa 19 ini mengantongi 134.227 suara dari Dapil Jawa Timur I. Penyanyi Kris Dayanti dipastikan akan maju dalam Pilwalkot Batu, Malang. Siapa saja artis yang masuk bursa Pilkada 2024? -pa

Lebih lanjut, dia mengungkapkan sejauh ini belum ada nama bakal calon kepala daerah yang muncul untuk Pilkada Jateng. Hal-hal yang lain belum ada arahan," ujar Agustina usai mengawal tes kelayakan bakal calon kepada daerah di Panti Marhen, Kamis (27/6/2024). -pa

"Purbalingga jelas, kemudian Grobogan, dan Kabupaten Semarang. Mereka yang terpilih oleh DPD PDI-P diwawancarai dalam test ini dan diuji kompetensinya sebelum maju di kontestasi Pilkada. -pa

"Sudah ya, cukup ya. (Disodorkan) Ke mana-mana," ucap dia. -pa

“Karena makin banyak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka yang terpilih itu akan memiliki legitimasi atau dukungan rakyat yang kuat," ujar Tito dikutip keterangan resmi Kemendagri, Kamis (27/6/2024). Capaian itu dianggap istimewa lantaran sistem pemilihan di Indonesia dilakukan secara voluntary atau sukarela. -pa

Sementara itu, jumlah anggota satpol PP yang saat ini tercatat mencapai 105.872 personel, dengan 29.895 di antaranya berstatus PNS. “Yang penting sukses kegiatannya, dan kemudian satu lagi yang perlu dibiayai adalah yaitu linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dan satpol PP, karena linmas (maupun Satpol PP) ini jumlahnya besar,” ujar Tito. -pa

Zaki menilai, wajar apabila PKS meminta jata untuk bakal calon wagub dari Anies. Elektabilitas Anies pun dianggap dapat menutupi sosok Sohibul yang diperkirakan tidak dikenal oleh warga di Jakarta. -pa

Tapi sebisa mungkin mereka harus bertemu, namun kalau sudah beberapa kali dikunjungi tidak bertemu, pengecekan bisa dilakukan dengan video call," kata Bambang. "Kendala utama di lapangan adalah para petugas tidak bisa bertemu penghuni warga, karena mungkin masih kerja atau ada keperluan lain. -pa

Menurut dia, di setiap kelurahan, hanya ada satu panitia pengawas (Panwas) utusan Banwaslu, sementara dua orang lainnya di setiap TPS bekerja sebagai Pantarlih. Burhanuddin menambahkan, pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dalam rangka Pilkada 2024 dilakukan selama satu bulan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024. -pa

Selain itu, MA dalam putusannya memerintahkan KPU RI untuk mencabut pasal tersebut dari PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU mengenai batas usia calon kepala daerah awalnya berbunyi "Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”. -pa