Sebagaimana diketahui, nama Ridwan Kamil yang merupakan kader Partai Golkar adalah kandidat terkuat yang dimunculkan Koalisi Indonesia Maju untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta. Namun, Zulhas mengaku pertemuan tersebut belum menyepakati siapa sosok yang bakal mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. -pa

Sehingga, peluang Ridwan Kamil yang bukan petahana di Jakarta lebih terbuka. Selain itu, Habiburokhman menyebut, warga Jakarta merupakan pemilih yang kritis terhadap sosok incumbent atau petahana. -pa

Namun, usai pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga belum juga mengambil keputusan terkait Ridwan Kamil. Termasuk, dalam urusan usung-mengusung di kontestasi nasional maupun daerah. -pa

Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan kecocokan Ridwan Kamil maju di Jakarta atau Jawa Barat, menyusul menurunnya elektabilitas yang didapat mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Di sisi lain, Golkar juga tetap menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya secara terang-terangan mendukung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024. -pa

Ketua PBB membenarkan bahwa Pj telah mendaftarkan diri melalui timnya," ungkapnya. Setelah resmi mendaftar maka mekanismenya yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai ASN. -pa

Dari ketiga nama tersebut, dia menyampaikan, partainya telah berkomunikasi dengan Gerindra membahas kemungkinan mengusung Dedi Mulyadi pada Pilkada mendatang. "Insya Allah saya akan berkunjung langsung, bertemu Bu Susi sekalian liburan ke Pangandaran," sambungnya. -pa

Apalagi, PDI-P yang memperoleh 12 kursi di DPRD Bantul bisa mengusung calon sendiri di pilkada. Namun, komunikasi dengan berbagai partai politik dan tokoh masyarakat terus dilakukan. -pa

Jika benar Golkar-PKS akan bersatu, dimungkinkan cukup untuk mengusung Sekar Tandjung secara terukur. Makanya kita hitung secara serius, kita kalkulasi lebih detail. -pa

"Saya di sini meminang beliau, calon pengantin pria sudah wonten, tinggal beliau ini istilahnya pendamping pengantinnya," terangnya. "Kami jawab dengan tegas, kami siap berkoalisi dengan PKB di Pilkada 2024," kata dia. -pa

Ahmad juga mengapresiasi komunikasi yang intens antara bakal calon kepala daerah 2024 dengan pihak terkait dan berkomitmen untuk mengawal proses hingga tahap rekomendasi ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN dan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Agustus 2024. Seperti warna baju yang saya pakai ini warna merah biru dan gambar cahaya seperti logo PAN yang bersinar," imbuh Eri. -pa

“Karena ketika itu ditetapkan, otomatis cetakan untuk kartu pemilih itu yang harus dipersiapkan. Sementara, dari Agustus ke November, waktunya terbatas,” imbuh Dhany. -pa

Jadi harus mundur dari ASN, otomatis jabatannya semua hilang. Pendaftaran itu kan 25 Agustus, artinya pertengahan Juli mereka sudah memberitahu dan saya harus menyiapkan pengganti," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024). -pa

Atas dasar itu, dicari sosok yang memiliki elektabilitas lebih baik untuk menandingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Menurut Dedi, residu pilpres tersebut terjadi buntut rivalitas terhadap sosok Anies Baswedan yang belakangan menyatakan siap maju kembali di Pilkada Jakarta 2024. -pa

Namun, Zulhas mengeklaim bahwa partai-partai politik pendukung pemeirntah ingin Kaesang maju menjadi pendamping Ridwan Kamil. Agar bisa menang," kata menteri perdagangan itu. -pa

“Ridwan Kamil akan diprediksi menang mudah kalau dia di Jawa Barat. Sementara itu, Airlangga sempat mengatakan bahwa Golkar masih melakukan kalkulasi hingga melakukan pembicaraan dengan ketua umum partai politik lainnya terkait potensi Ridwan Kamil maju di Pilkada 2024. -pa

Mantan kapolri ini pun menekankan, pj kepala daerah diharuskan mundur agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang saat dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah. "Mereka boleh, termasuk pj pun boleh untuk ikut running election untuk dipilih, tapi ada aturannya kalau untuk TNI Polri ASN itu harus mengundurkan diri terutama saat ditetapkan paslon pada 22 September," kata Tito. -pa

Karenanya, partisipasi harus ditingkatkan sebagai peran pencegahan. "Namun tetap perlu ditingkatkan agar demokrasi berjalan baik. -pa

Apalagi, KPU RI juga pernah punya rekam jejak mengabaikan putusan MA dalam hal keharusan partai politik memenuhi sedikitnya 30 persen caleg perempuan untuk bisa berkontestasi dalam suatu dapil pada Pileg 2024. Afirmasi politik perempuan mundur 10 tahun lebih akibat pengabaian KPU atas putusan MA. -pa