Beranda KPU dan Pilkada

BERITA KPU TERKINI

PDI-P Minta KPU Sesuaikan Aturan Pilkada dengan Putusan MK Seperti Saat Loloskan Gibran

20 Aug 2024

Namun, setelah adanya putusan ini PDI-P bisa mengajukan calon sendiri dalam Pilkada DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Hasto mengatakan, keputusan MK itu menjadi angin segar. -pa

Komisi II DPR Rapat Bareng KPU-Bawaslu Bahas Putusan MK Senin Depan

20 Aug 2024

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pihaknya telah mengagendakan rapat bersama KPU hingga Bawaslu untuk membahas PKPU berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal Pilkada 2024. Adapun isi pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebelum diubah ialah: Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. -ik

Sesuai Putusan DKPP, KPU Wajib Konsultasi ke Pemerintah-DPR soal Putusan MK

20 Aug 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan UU Pilkada. MK pun mengabulkan sebagian gugatan. -ik

Sebut Tugas KPU Berat, Jokowi Minta Maaf Tak Ada Kenaikan Tunjangan 10 Tahun Terakhir

20 Aug 2024

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja KPU RI hingga daerah yang sudah menggelar Pemilu 2024 secara aman, tertib dan lancar. Pengumuman kenaikan insentif itu langsung mendapat sambutan meriah dari jajaran KPU pusat dan daerah yang hadir dalam konsolidasi lada Selasa. -pa

Jokowi Naikkan Tunjangan Insentif KPU Sebesar 50 Persen

20 Aug 2024

Itung, itung, itung ketemu dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen," ujar Presiden yang kembali disambut tepuk tangan. Alhamdulillah kemarin sudah saya tandatangani," ujar Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan jajaran KPU seluruh Indonesia yang hadir. -pa

Alasan KPU Loloskan Dharma-Kun Maju Pilkada Jakarta di Tengah Isu Pencatutan NIK Warga

20 Aug 2024

Dody menuturkan, KPU Jakarta menerima sebanyak aduan 650 data warga yang NIK-nya tercatut sebagai pendukung Dharma-Kun. Terlepas dari adanya 403 data yang dicoret akibat pencatutan NIK, KPU enggan dianggap kecolongan karena mereka menilai tim verifikator telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. -pa

Minta KPU Independen soal Pencatutan KTP, PDI-P: Jangan Lebih Bodoh dari Keledai

20 Aug 2024

Ia khawatir, masyarakat tidak lagi percaya terhadap hasil pemilu apabila KPU tidak mau turun tangan menangani kasus tersebut. Jadi jangan kita lebih bodoh dari keledai," ujar dia. -pa

KPU Tetapkan Dharma-Kun Lolos Jalur Independen Pilkada Jakarta 2024

20 Aug 2024

Dharma Pongrekun menyatakan rasa syukur atas penetapan tersebut. "Hari ini, pukul 23.25 (WIB), kami mengeluarkan surat keputusan (SK) KPU Provinsi Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana," ujar Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyu Dinata di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024). -pa

KPU DKI Bahas 167 Laporan soal KTP Dicatut untuk Dukung Dharma-Kun

19 Aug 2024

Ia menyebut saat ini sudah ada ratusan data yang masuk melalui posko tersebut. "Bawaslu DKI Jakarta telah membuka posko pengaduan. -ik

Hadiri Pleno Penentuan Maju Pilkada di KPU, Dharma Pongrekun: Kami Serahkan pada Tuhan

19 Aug 2024

Ketika ditanya mengenai kepercayaan diri mereka terhadap hasil rapat pleno, Dharma menjelaskan penentuan ini bukanlah masalah kepercayaan diri. Rapat pleno ini bertujuan menentukan status kelolosan Dharma-Kun setelah ditemukan banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta yang tercatut sebagai pendukung mereka. -pa

Formasi Kebutuhan CPNS KPU 2024, Pendaftar Segera Cek

19 Aug 2024

Sedangkan putra/putri Papua, dengan ketentuan pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku. 2. -pa

MK Tak Terima Gugatan Caleg Demokrat yang Minta Putusan KPU Pangkalpinang Dibatalkan

19 Aug 2024

“Sehingga permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya,” ucap Suhartoyo. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang digelar pada Senin (19/8/2024). -pa

Setjen KPU Buka 3.278 Formasi CPNS: Gaji, Syarat, dan Cara Daftarnya

19 Aug 2024

Tugas tersebut bertujuan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Jabatan ini juga bertugas mengumpulkan dan mengklasifikasikan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan, penyiapan koordinasi, pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -pa

6 Posisi CPNS KPU 2024, Gaji Mulai Rp 5 Juta

19 Aug 2024

Pendaftaran CPNS 2024 di KPU akan dibuka mulai 20 Agustus pada Portal SSCASN. Rentang penghasilan kurang lebih Rp 6 juta-Rp 7,5 juta Tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. -ik

Hari ini KPU Bakal Gelar Rapat Pleno Status Kelolosan Dharma-Kun pada Pilkada

19 Aug 2024

Sebab, keduanya kekurangan 538.178 data dukungan. Dalam situasi ini, kata Dody, KPU harus bersikap adil kepada peserta pemilu. -pa

Ramai soal Pencatutan NIK, Bisakah Pencalonan Dharma-Kun Dibatalkan KPU Jakarta?

19 Aug 2024

Banyak warganet mengungkapkan NIK-nya dicatut untuk pasangan calon independen Pilkada DKI Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Menurut Dody, KPU masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menyikapi kasus dugaan pencatutan NIK tersebut. -pa

Tak Bisa Langsung Batalkan Pencalonan Dharma-Kun Usai Ramai NIK Dicatut, KPU: Kami Harus Adil

17 Aug 2024

Sebab, keduanya kekurangan 538.178 data dukungan. KPU masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu Jakarta. -pa

KPU Jakarta Beberkan Perjalanan Perolehan Syarat Suara Dharma-Kun

17 Aug 2024

KPU Jakarta menjelaskan perjalanan perolehan syarat suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Ketua KPU DKI, Wahyu Dinata menjelaskan tahapan verifikasi dimulai sejak 13 Mei 2024 hingga dilakukan rekapitulasi secara berjenjang. -ik