Berita KPU Terkini 34 | Beranda KPU dan Pilkada

BERITA KPU TERKINI

Audiensi dengan Aktivis 98-Mahasiswa, KPU Jamin Pilkada Ikuti Putusan MK

23 Aug 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima audiensi dari para aktivis 98 dan mahasiswa. Di mana, menurutnya, putusan 60/PUU-XXII/2024 semua partai politik peserta pemilu dapat mengusung pasangan calon kepala daerah dengan ketentuan tertentu. -ik

Turun Lagi ke Jalan, Mahasiswa Ingin Pastikan DPR Batalkan Revisi UU Pilkada dan Patuhi MK

23 Aug 2024

Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Djuanda Bogor, Ruben Bentiyan, mengatakan, selama belum ada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pilkada 2024 yang berlandaskan Putusan MK, massa tak percaya DPR membatalkan revisi UU Pilkada. -pa

Dasco Sebut PKPU Ditetapkan Senin Pekan Depan, Saat Pendaftran Sudah Berlaku

23 Aug 2024

“Mungkin pada hari Senin juga langsung bisa dibuat oleh KPU, PKPU-nya, karena itu kan cuma ada dua pokok saja,” tambahnya. “Ya kalau kita ngelihat tahapan rapat konsultasi seharusnya enggak lama. -pa

DPR dan KPU Akan Bahas PKPU Terkait Putusan MK Senin 26 Agustus

23 Aug 2024

Dasco menyebut putusan MK lah yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024 mendatang. Dasco menegaskan rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa. -pa

Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe Daftar Pilkada Kota Bekasi ke KPU pada 28 Agustus

23 Aug 2024

Keduanya telah mengantongi formulir B1-KWK atau surat keputusan (SK) kesepakatan bersama antarpartai politik untuk dicalonkan pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Rizki mengungkapkan, dalam waktu dekat partai-partai pendukung akan berkumpul untuk mempersiapkan pendaftaran ke KPU dan menyusun tim pemenangan. -pa

KPU Diimbau Tak Perlu Konsultasi ke DPR soal PKPU Pilkada 2024

23 Aug 2024

"Menurut saya sekarang bolanya ada di KPU, berani tidak KPU menindaklanjuti putusan MK dalam bentuk revisi PKPU," sambung Neni. Menurut Neni, kemandirian KPU didefinisikan tidak adanya pengaruh dan benturan kepentingan dari pihak manapun kepada penyelenggara Pemilu yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya. -pa

KPU Dinilai Kurang Tegas Sikapi Putusan MK soal "Threshold" Pilkada

23 Aug 2024

Dengan demikian, karena anggota DPR berjumlah 575 orang, rapat paripurna baru bisa mulai jika dihadiri oleh 288 anggota DPR. Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, rapat DPR dapat dibuka apabila dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 jumlah fraksi. -pa

KPU Petakan 3 Jenis TPS Rawan pada Pilkada Kabupaten Magelang, Apa Saja?

23 Aug 2024

Adapun TPS rawan partisipasi pemilih rendah berada di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran. Untuk TPS rawan konflik sosial, Siti mencontohkan, ada di Desa Ngasinan, Kecamatan Grabag, yang sempat muncul perselisihan warga imbas pemilihan kepala desa. -pa

KPU Kota Malang: Kami Masih Sama, Pakai Aturan yang Lama

23 Aug 2024

Ketua DPC PSI Kota Malang, Achmad Faried mengatakan, partainya di DPRD Kota Malang mendapat dua kursi dengan jumlah 26.000 suara. "Koalisi Gerindra-PSI sudah beberapa bulan lalu, sehingga kursi kami tinggal kurang satu, karena PSI ada dua kursi di DPRD, sedangkan Gerindra ada enam kursi," kata dia -pa

KPU Punya Rekam Jejak Buruk, Putusan MK Harus Dikawal

23 Aug 2024

Ia mengingatkan, KPU punya rekam jejak tidak mematuhi konstitusi sehingga publik harus mengawal ketat. Saat itu, KPU mengaku tidak mengubah aturan karena permintaan dari DPR berdasarkan hasil konsultasi. -pa

Mengawal Pernyataan DPR Batalkan RUU Pilkada hingga KPU Ikuti Putusan MK

23 Aug 2024

Kemudian perwakilan DPR menemui massa aksi di depan Kompleks Senayan pada pukul 12.51 WIB. DPR RI menyatakan batal mengesahkan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8). -ik

KPU Tegaskan Putusan MK Otomatis Berlaku jika PKPU Pencalonan Pilkada Telat Terbit

23 Aug 2024

Berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU memang wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah setiap kali hendak menerbitkan PKPU. "Putusan MK itu kan secara prinsip setelah dibacakan sudah berlaku. -pa

KPU: Putusan MK soal Usia dan "Threshold" Berlaku hingga Penetapan Paslon Kepala Daerah

22 Aug 2024

Pria yang akrab disapa Afif itu juga menyatakan bahwa pihaknya tak akan tebang pilih putusan MK yang akan diakomodasi dalam peraturan KPU (PKPU). Namun demikian, hasil rapat konsultasi itu tidak mengikat untuk KPU, sehingga KPU bebas menentukan sikap sendiri usai rapat konsultasi dengan para pembentuk undang-undang. -pa

KPU Jamin Putusan MK soal Syarat Usia Cakada Diakomodir PKPU

22 Aug 2024

MA mengubah PKPU yang awalnya mengatur syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan paslon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. Berikut isinya: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mereka meminta MK mengubah pasal itu menjadi: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon Mereka menilai pasal yang ada saat ini tidak memberi kepastian hukum. -ik

Cuci Tangan soal Aturan Batas Usia Cakada, DPR: KPU yang Akan Terjemahkan

22 Aug 2024

"Itu kan masing-masing rezimnya MA dan MK itu berbeda, kewenangan MK melakukan JR pada tatanan yang berbeda dengan MA. Bahwa kemudian pelaksaanaan dari hasil putusan MK Nomor 60 dan 70, nah itu PKPU-nya yang akan mengatur KPU," tutur dia. -pa

Sepakat Patuhi Putusan MK, DPR dan KPU Bahas PKPU Pilkada Senin Depan

22 Aug 2024

Setidaknya, ada dua putusan yang baru-baru ini diketuk MK. Dia menyebut, rapat itu akan membahas Peraturan KPU (PKPU) yang akan menjadi dasar pencalonan kepala daerah. -pa

Jubir MK: UU Pilkada yang Sudah Diuji Harus Dilaksanakan KPU

22 Aug 2024

“Memberikan jawaban, memberikan solusi, memberikan tafsir konstitusional, ‘Ini loh yang konstitusional’. Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. -pa

Revisi UU Pilkada Batal, KPU Diminta Segera Susun PKPU Pekan Ini

22 Aug 2024

Menurut Jimly, jika DPR tetap memaksakan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait revisi UU Pilkada pada pekan ini diperkirakan tidak mungkin dilakukan karena sudah menjelang akhir pekan. "Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. -pa