Beranda KPU dan Pilkada

BERITA KPU TERKINI

1.676 Aparat Gabungan Diturunkan Jaga Demo Partai Buruh di KPU Hari Ini

25 Aug 2024

Sebanyak 1.676 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Selain di KPU RI, aksi juga akan dilakukan di kantor KPUD di berbagai daerah," jelasnya. -ik

Hari Ini, Partai Buruh Unjuk Rasa di Depan KPU Tuntut Segera Terbitkan PKPU

25 Aug 2024

"Partai Buruh akan menggerakkan struktur partai, simpatisan partai, serikat-serikat buruh, dan sayap-sayap partai ya tentu termasuk elemen masyarakat dan kawan-kawan mahasiswa," kata Said kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024). Nah itu tidak boleh. -pa

Persyaratan KPU, Bobby Tak Harus Mundur dari Walkot saat Ikut Pilkada Sumut

25 Aug 2024

Regulasi hanya mengatur seorang kepala daerah harus berhenti dari jabatannya, bila mencalonkan diri menjadi kepala daerah di tempat lain. Dari berbagai persyaratan, ternyata tidak tertulis regulasi yang menyebutkan walikota atau bupati, yang mendaftar menjadi calon gubernur Sumut diharuskan berhenti dari jabatannya. -pa

Hari Ini, DPR dan KPU Bakal Rapat Untuk Sahkan Perubahan PKPU Pilkada

25 Aug 2024

“Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," ucap dia. Jadi soal kekhawatiran, logic atau enggak baru disahkan satu hari sebelum disahkan, sudah kami antisipasi,” ungkap Doli. -pa

KPU Diimbau Tegas Susun PKPU Mengacu Putusan MK buat Pulihkan Citra

25 Aug 2024

Dengan demikian, karena anggota DPR berjumlah 575 orang, rapat paripurna baru bisa mulai jika dihadiri oleh 288 anggota DPR. Seperti diberitakan sebelumnya, DPR batal menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (21/8/2024) buat mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada karena tidak mencapai kuorum. -pa

KPU Jateng Pastikan Patuhi Putusan MK, Calon Minimal 30 Tahun Saat Mendaftar

24 Aug 2024

Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menyatakan bahwa putusan MK ini sedang dikaji oleh KPU RI dan DPR, dan akan menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU). Saat ini, KPU Jawa Tengah masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI mengenai pendaftaran calon. -pa

PAN Surati KPU Minta Pelantikan Anggota DPRD Pinrang Terpilih Dibatalkan

24 Aug 2024

Pihaknya sudah menerima surat dari DPC PAN Pinrang untuk membatalkan pelantikan caleg terpilih atas nama Muhammad Amin. Kami tindaklanjuti laporan tersebut," tegasnya. -ik

HNW Ingatkan DPR Lancarkan Konsultasi Peraturan KPU Terkait Putusan MK

24 Aug 2024

"DPR dan Pemerintah juga sebagai lembaga negara yang berfungsi menyerap aspirasi masyarakat yang luas juga perlu mempercepat proses tersebut. Dengan begitu, Pilkada dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pemilu yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1), yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. -ik

KPU DKI Jakarta Siapkan 31 TPS Khusus untuk Pilkada 2024

24 Aug 2024

KPU DKI Jakarta menetapkan sebanyak 8.248.283 jiwa sebagai daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Diharapkan proses pemutakhiran data pemilih dapat menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif," kata Fahmi. -pa

KPU-DPR Akan Bahas PKPU Pekan Depan, Sesuaikan Putusan MK

24 Aug 2024

Ia memastikan, draf PKPU Nomor 8 akan dibahas dengan merujuk putusan MK entang syarat pencalonan kepala daerah yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Komisioner KPU RI Idham Holik pada Sabtu (24/8/2024). -pa

KPU DKI Larang Pendukung Arak-arakan Saat Antar Paslon Daftar Pilkada 2024

24 Aug 2024

Adapun yang bisa menemani bakal paslon hanyalah dari elite parpol pengusung saja. KPU melarang adanya arak-arakan karena masa pendaftaran dibuka pada hari kerja dan dapat menimbulkan kemacetan. -ik

KPU DKI Jakarta Minta Tak Ada Arak-arakan Saat Pendaftaran Pilkada 2024

24 Aug 2024

Merujuk Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, masa pendaftaran akan berlangsung hingga Kamis (29/8/2024). Meskipun demikian, Astri menjelaskan bahwa kegiatan arak-arakan tetap bisa dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan dari kepolisian. -pa

Draf Final PKPU soal Pilkada Sudah Akomodir Putusan MK, Ini Isinya

24 Aug 2024

(3) Dihapus. Sementara itu pada pasal 13, KPU merinci dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu. -ik

Tahapan Pendaftaran Pilkada Jakarta 2024 Bakal Dibuka Selasa Pagi

24 Aug 2024

Sedangkan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati minimal 25 tahun. "Syarat minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu anggota DPRD tahun 2024 sebagaimana dimaksud paling sedikit 454.885 suara sah di provinsi DKI Jakarta," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024). -pa

KPU DKI Siapkan 31 TPS Khusus Tersebar di Lapas- Rumah Sakit

24 Aug 2024

Dia mengatakan masukan dan tanggapan masyarakat itu dapat disampaikan sampai 27 Agustus 2024. "Angkanya 8.248.283 pemilih daftar pemilih sementara kita. -ik

KPU Jakarta Tetapkan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah 7,5 Persen

24 Aug 2024

Oleh sebab itu, bagi partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan syaratnya harus bisa mengumpulkan paling tidak 454.885 suara sah di DKI Jakarta. Pada putusan itu dijelaskan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 6-12 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 7,5 persen. -pa

KPU Rilis Draf Rancangan PKPU Akomodasi Putusan MK

24 Aug 2024

Nah kita akan melakukan itu," ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers, Kamis (22/8/2024) malam. "Putusan MK itu kan secara prinsip setelah dibacakan sudah berlaku. -pa

KPU Akan Konsultasi ke DPR soal Perubahan PKPU, Potensi Beda dengan Putusan MK?

24 Aug 2024

“Kecuali kalau isi putusan MK ambigu atau mengandung ketidakjelasan, maka konsultasi (peraturan baru) dibutuhkan,” kata dia. Sementara, konsultasi KPU terhadap DPR ini adalah syarat formal yang harus dilakukan ketika ingin merevisi PKPU. -pa