Berita KPU Terkini 30 | Beranda KPU dan Pilkada

BERITA KPU TERKINI

Laksanakan Putusan MK, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Pemerintah

20 Aug 2024

"Dengan memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024 sebagaimana tertera dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024," kata Afif. KPU juga akan menggelar sosialisasi kepada partai politik meyangkut perubahan tersebut. -pa

Terima Dokumen B-1 KWK PKS, Andra Soni-Dimyati Siap Daftar ke KPU

20 Aug 2024

Kegiatan tersebut berlangsung di ICE BSD, BSD, Kabupaten Tangerang, pada Selasa, (20/8/2024). Diketahui, selain PKS, ada Partai Gerindra dan PAN yang sudah menyerahkan dokumen B-1 KWK untuk Andra Soni-Dimyati Natakusumah. -ik

Patuhi MK, KPU Akan Ubah Ambang Batas Pilkada Serentak 2024

20 Aug 2024

Dalam sidang putusan pada Selasa (20/8/2024), MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD. "Artinya KPU sebagaimana yang sudah-sudah akan melakukan langkah-langkah yang memang seharusnya kita lakukan, konsultasi, membahas dengan para pihak untuk kemudian mengkaji putusan MK," kata Afif. -pa

Soal Pencatutan NIK Dharma-Kun, Mahfud: KPU Salah Meloloskan

20 Aug 2024

Mahfud mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersalah karena tetap meloloskan Dharma-Kun. “KPU jelas bersalah. -pa

KPU Pastikan Tidak Ada Paslon Independen di Pilkada Jateng 2024, Tegal dan Sukoharjo Tidak Lolos Verifikasi

20 Aug 2024

Tahapan kegiatannya paling akhir tanggal 19 Agustus ini, ” bebernya. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon independen berlangsung 5 Mei hingga 19 Agustus 2024. -pa

Komisi II Bakal Bahas Putusan MK dengan KPU Pekan Depan

20 Aug 2024

Tapi kalau ini kan akan ubah PKPU yang kemarin ya, PKPU yang kemarin sudah kita sahkan gitu. "Terlebih Anies dan Ahok tidak terganjal regulasi terkait syarat calon, yakni tidak diizinkan pernah menjabat gubernur dua periode berturut. -pa

Mendagri Tekankan Kesatuan Visi dan Integritas KPU sebagai Kunci Keberhasilan Pilkada 2024

20 Aug 2024

“Saya mohon KPU untuk memiliki mekanisme kontrol internal yang tegas dalam menangani masalah netralitas ini,” imbuh Tito. Ia mengingatkan KPU dan penyelenggara lainnya untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). -pa

Desak KPU Adil atas Putusan MK, PDI-P: Kemarin Gibran Hari Libur Saja Semangat

20 Aug 2024

Terlebih ia mengingatkan saat ini DPR sudah memasuki masa sidang. "Hari Minggu pun harus dia (KPU) lakukan konsultasi (dengan DPR). -pa

Ingatkan KPU Tak Loloskan Cagub di Bawah Umur, MK: Jika Digugat Akan Kalah

20 Aug 2024

Seandainya menggunakan PKPU yang dibatalkan MA, Kaesang tidak memenuhi syarat maju Pilkada 2024 karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September 2024 mendatang. Penegasan MK ini berkebalikan dengan tafsir hukum yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) belum lama ini. -pa

MK Ubah "Threshold" Pilkada, Mahfud: KPU Harus Laksanakan

20 Aug 2024

“Meminimalisir perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan moral,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Itu aturan,” kata Mahfud. -pa

MK Tolak Gugatan Nasdem soal Pileg Jakarta dan Minta KPU Antisipasi Kasus Terulang

20 Aug 2024

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perkara 289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Senin (19/8/2024). Mahkamah pun memahami alasan tersebut, dan menyatakan rekapitulasi suara ulang untuk 30 TPS di Kelurahan Sukapura dan 3 TPS di Kelurahan Semper Barat tetap sah, meski telah melebihi batas waktu. -pa

PDI-P Minta KPU Sesuaikan Aturan Pilkada dengan Putusan MK Seperti Saat Loloskan Gibran

20 Aug 2024

Namun, setelah adanya putusan ini PDI-P bisa mengajukan calon sendiri dalam Pilkada DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Hasto mengatakan, keputusan MK itu menjadi angin segar. -pa

Komisi II DPR Rapat Bareng KPU-Bawaslu Bahas Putusan MK Senin Depan

20 Aug 2024

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pihaknya telah mengagendakan rapat bersama KPU hingga Bawaslu untuk membahas PKPU berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal Pilkada 2024. Adapun isi pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebelum diubah ialah: Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. -ik

Sesuai Putusan DKPP, KPU Wajib Konsultasi ke Pemerintah-DPR soal Putusan MK

20 Aug 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan UU Pilkada. MK pun mengabulkan sebagian gugatan. -ik

Sebut Tugas KPU Berat, Jokowi Minta Maaf Tak Ada Kenaikan Tunjangan 10 Tahun Terakhir

20 Aug 2024

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja KPU RI hingga daerah yang sudah menggelar Pemilu 2024 secara aman, tertib dan lancar. Pengumuman kenaikan insentif itu langsung mendapat sambutan meriah dari jajaran KPU pusat dan daerah yang hadir dalam konsolidasi lada Selasa. -pa

Jokowi Naikkan Tunjangan Insentif KPU Sebesar 50 Persen

20 Aug 2024

Itung, itung, itung ketemu dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen," ujar Presiden yang kembali disambut tepuk tangan. Alhamdulillah kemarin sudah saya tandatangani," ujar Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan jajaran KPU seluruh Indonesia yang hadir. -pa

Alasan KPU Loloskan Dharma-Kun Maju Pilkada Jakarta di Tengah Isu Pencatutan NIK Warga

20 Aug 2024

Dody menuturkan, KPU Jakarta menerima sebanyak aduan 650 data warga yang NIK-nya tercatut sebagai pendukung Dharma-Kun. Terlepas dari adanya 403 data yang dicoret akibat pencatutan NIK, KPU enggan dianggap kecolongan karena mereka menilai tim verifikator telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. -pa

Minta KPU Independen soal Pencatutan KTP, PDI-P: Jangan Lebih Bodoh dari Keledai

20 Aug 2024

Ia khawatir, masyarakat tidak lagi percaya terhadap hasil pemilu apabila KPU tidak mau turun tangan menangani kasus tersebut. Jadi jangan kita lebih bodoh dari keledai," ujar dia. -pa