Berita KPU Terkini 27 | Beranda KPU dan Pilkada

BERITA KPU TERKINI

Minta Tak Didesak Ubah PKPU Tanpa Konsultasi, KPU: Jangan Paksa Kami Langgar Prosedur

23 Aug 2024

"Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," sambungnya. Karena dulu itu tidak kita lakukan, eh kita disalahkan. -pa

KPU Segera Susun Juknis Pencalonan Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK

23 Aug 2024

MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada. Begitu juga putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. -pa

Partai Buruh Bakal Demo 25-27 Agustus, Minta KPU Segera Terbitkan PKPU

23 Aug 2024

Dia menjelaskan, keluarnya PKPU dari KPU akan menjadi bukti tertulis terkait tindak lanjut dari pembatalan revisi UU Pilkada yang dilakukan DPR RI. "Belum ada keputusan dari lembaga resmi, DPR RI, maupun lembaga resmi KPU. -ik

KPU Bakal Konsultasi ke DPR 26 Agustus 2024, Draf Perubahan PKPU Sudah Dikirim

23 Aug 2024

Melalui putusan nomor 24 P/HUM/2024, MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam Peraturan KPU (PKPU) saat penetapan pasangan calon, menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024). -pa

Sempat Disuruh Mundur, Pelajar STM Tetap Ikut Demo di Depan KPU RI

23 Aug 2024

Massa sempat didatangi oleh beberapa orang polisi. Para pelajar ini sempat mundur hingga ke depan pertokoan di Jalan HOS Cokroaminoto arah Taman Menteng. -pa

AHY Minta KPU Keluarkan Aturan Pilkada Sesuai Putusan MK, Perintahkan Ibas Kawal

23 Aug 2024

Masa kita paripurnakan pada saat pendaftaran? Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. -pa

AHY Dukung KPU Segera Keluarkan PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK

23 Aug 2024

AHY tidak menampik suasana pilkada yang tinggal hitungan hari membuat suasana politik semakin hangat. "Kami tentu mendukung agar KPU juga bisa segera mengeluarkan PKPU, yang tentunya sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, saya ulangi, yang sejalan dengan keputusan MK dan juga tentunya segaris dengan pernyataan pimpinan DPR yang kemarin," ujar AHY kepada wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024). -ik

Massa Bercelana Abu-abu Datangi Kantor KPU Sambil Bawa Bambu

23 Aug 2024

Ada sejumlah perubahan pasal dalam UU Pilkada. Baleg DPR juga sepakat untuk membedakan syarat minimal bagi partai untuk mengusung calon kepala daerah, yakni antara partai dengan kursi DPRD dan partai tanpa kursi DPRD. -ik

KPU Tegaskan Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah Sesuai Putusan MK

23 Aug 2024

Baca selengkapnya di sini "Kita semua memastikan bahwa KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam memedomani peraturan pendaftaran calon kepada daerah yang akan dimulai 27-29 Agustus," tuturnya. -ik

Menanti Nyali KPU Susun PKPU Pilkada Usai Polemik Revisi UU Pilkada

23 Aug 2024

Neni khawatir jika pengawasan masyarakat mengendur, DPR dan pemerintah bisa meluncurkan siasat baru buat mengakomodasi kepentingan mereka. Neni juga berharap seluruh masyarakat tidak lengah setelah DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada dalam Rapat Paripurna pada Kamis (22/8/2024) karena jumlah anggota legislatif yang hadir tidak mencapai kuorum. -pa

KPU Bakal Keluarkan Surat Edaran, Minta Jajaran Wilayah Ikuti Putusan MK

23 Aug 2024

MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada. “Jadi untuk lebih memastikan bahwa KPU menindaklanjuti putusan MK dalam mempedomani peraturan pendaftaran calon kepala daerah, yang akan dimulai pada 27 sampai 29 Agustus," kata dia. -pa

Audiensi dengan Aktivis 98-Mahasiswa, KPU Jamin Pilkada Ikuti Putusan MK

23 Aug 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima audiensi dari para aktivis 98 dan mahasiswa. Di mana, menurutnya, putusan 60/PUU-XXII/2024 semua partai politik peserta pemilu dapat mengusung pasangan calon kepala daerah dengan ketentuan tertentu. -ik

Turun Lagi ke Jalan, Mahasiswa Ingin Pastikan DPR Batalkan Revisi UU Pilkada dan Patuhi MK

23 Aug 2024

Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Djuanda Bogor, Ruben Bentiyan, mengatakan, selama belum ada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pilkada 2024 yang berlandaskan Putusan MK, massa tak percaya DPR membatalkan revisi UU Pilkada. -pa

Dasco Sebut PKPU Ditetapkan Senin Pekan Depan, Saat Pendaftran Sudah Berlaku

23 Aug 2024

“Mungkin pada hari Senin juga langsung bisa dibuat oleh KPU, PKPU-nya, karena itu kan cuma ada dua pokok saja,” tambahnya. “Ya kalau kita ngelihat tahapan rapat konsultasi seharusnya enggak lama. -pa

DPR dan KPU Akan Bahas PKPU Terkait Putusan MK Senin 26 Agustus

23 Aug 2024

Dasco menyebut putusan MK lah yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024 mendatang. Dasco menegaskan rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa. -pa

Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe Daftar Pilkada Kota Bekasi ke KPU pada 28 Agustus

23 Aug 2024

Keduanya telah mengantongi formulir B1-KWK atau surat keputusan (SK) kesepakatan bersama antarpartai politik untuk dicalonkan pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Rizki mengungkapkan, dalam waktu dekat partai-partai pendukung akan berkumpul untuk mempersiapkan pendaftaran ke KPU dan menyusun tim pemenangan. -pa

KPU Diimbau Tak Perlu Konsultasi ke DPR soal PKPU Pilkada 2024

23 Aug 2024

"Menurut saya sekarang bolanya ada di KPU, berani tidak KPU menindaklanjuti putusan MK dalam bentuk revisi PKPU," sambung Neni. Menurut Neni, kemandirian KPU didefinisikan tidak adanya pengaruh dan benturan kepentingan dari pihak manapun kepada penyelenggara Pemilu yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya. -pa

KPU Dinilai Kurang Tegas Sikapi Putusan MK soal "Threshold" Pilkada

23 Aug 2024

Dengan demikian, karena anggota DPR berjumlah 575 orang, rapat paripurna baru bisa mulai jika dihadiri oleh 288 anggota DPR. Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, rapat DPR dapat dibuka apabila dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 jumlah fraksi. -pa