Berita KPU Terkini 26 | Beranda KPU dan Pilkada

BERITA KPU TERKINI

HNW Ingatkan DPR Lancarkan Konsultasi Peraturan KPU Terkait Putusan MK

24 Aug 2024

"DPR dan Pemerintah juga sebagai lembaga negara yang berfungsi menyerap aspirasi masyarakat yang luas juga perlu mempercepat proses tersebut. Dengan begitu, Pilkada dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pemilu yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1), yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. -ik

KPU DKI Jakarta Siapkan 31 TPS Khusus untuk Pilkada 2024

24 Aug 2024

KPU DKI Jakarta menetapkan sebanyak 8.248.283 jiwa sebagai daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Diharapkan proses pemutakhiran data pemilih dapat menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif," kata Fahmi. -pa

KPU-DPR Akan Bahas PKPU Pekan Depan, Sesuaikan Putusan MK

24 Aug 2024

Ia memastikan, draf PKPU Nomor 8 akan dibahas dengan merujuk putusan MK entang syarat pencalonan kepala daerah yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Komisioner KPU RI Idham Holik pada Sabtu (24/8/2024). -pa

KPU DKI Larang Pendukung Arak-arakan Saat Antar Paslon Daftar Pilkada 2024

24 Aug 2024

Adapun yang bisa menemani bakal paslon hanyalah dari elite parpol pengusung saja. KPU melarang adanya arak-arakan karena masa pendaftaran dibuka pada hari kerja dan dapat menimbulkan kemacetan. -ik

KPU DKI Jakarta Minta Tak Ada Arak-arakan Saat Pendaftaran Pilkada 2024

24 Aug 2024

Merujuk Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, masa pendaftaran akan berlangsung hingga Kamis (29/8/2024). Meskipun demikian, Astri menjelaskan bahwa kegiatan arak-arakan tetap bisa dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan dari kepolisian. -pa

Draf Final PKPU soal Pilkada Sudah Akomodir Putusan MK, Ini Isinya

24 Aug 2024

(3) Dihapus. Sementara itu pada pasal 13, KPU merinci dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu. -ik

Tahapan Pendaftaran Pilkada Jakarta 2024 Bakal Dibuka Selasa Pagi

24 Aug 2024

Sedangkan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati minimal 25 tahun. "Syarat minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu anggota DPRD tahun 2024 sebagaimana dimaksud paling sedikit 454.885 suara sah di provinsi DKI Jakarta," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024). -pa

KPU DKI Siapkan 31 TPS Khusus Tersebar di Lapas- Rumah Sakit

24 Aug 2024

Dia mengatakan masukan dan tanggapan masyarakat itu dapat disampaikan sampai 27 Agustus 2024. "Angkanya 8.248.283 pemilih daftar pemilih sementara kita. -ik

KPU Jakarta Tetapkan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah 7,5 Persen

24 Aug 2024

Oleh sebab itu, bagi partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan syaratnya harus bisa mengumpulkan paling tidak 454.885 suara sah di DKI Jakarta. Pada putusan itu dijelaskan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 6-12 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 7,5 persen. -pa

KPU Rilis Draf Rancangan PKPU Akomodasi Putusan MK

24 Aug 2024

Nah kita akan melakukan itu," ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers, Kamis (22/8/2024) malam. "Putusan MK itu kan secara prinsip setelah dibacakan sudah berlaku. -pa

KPU Akan Konsultasi ke DPR soal Perubahan PKPU, Potensi Beda dengan Putusan MK?

24 Aug 2024

“Kecuali kalau isi putusan MK ambigu atau mengandung ketidakjelasan, maka konsultasi (peraturan baru) dibutuhkan,” kata dia. Sementara, konsultasi KPU terhadap DPR ini adalah syarat formal yang harus dilakukan ketika ingin merevisi PKPU. -pa

Publik Diminta Jangan Mau Dininabobokan DPR-KPU, Tetap Kawal Putusan MK!

24 Aug 2024

Menurut KPU, seandainya pun PKPU pencalonan tak keburu terbit sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024, putusan MK yang bersifat final dan mengikat dapat langsung dipedomani sebagai dasar hukum. "Paling tidak di tingkat itu, itulah keberhasilan. -pa

Pilkada Pasuruan, Belum Ada Parpol yang Konsultasi ke KPU Terkait Putusan MK

23 Aug 2024

"Perolehan mereka (parpol non-parlemen) kisaran 4 hingga 5 persen," paparnya. Nanang mengatakan, sejauh ini hanya dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah berkonsultasi terkait proses pendaftaran, persyaratan pendaftaran, sebelum adanya putusan MK. -pa

Jelang Pendaftaran Pilkada 2024, KPU Klaten Rakor Bersama Parpol

23 Aug 2024

Rapat digelar sebagai persiapan menjelang pendaftaran calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Herlis juga meminta cabup dan cawabup untuk mengunggah persyaratan dokumen dengan lengkap di aplikasi SILON. -pa

KPU Tetapkan 106 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029

23 Aug 2024

Farah Savira (8.998) Golkar 12. Rany Mauliani (11.152) Gerindra Dapil 10: 12 kursi 1. -ik

Sempat Tarik Ulur, Massa Pelajar STM dan HMI di Kantor KPU Membubarkan Diri

23 Aug 2024

Mereka pun membubarkan diri secara kondusif. Sebelum sekolah lain ikut menyahut, beberapa anggota HMI langsung menengahi agar kondisi tidak memanas. -pa

KPU Janji Abaikan jika DPR Minta Ubah PKPU Tak Sesuai Putusan MK

23 Aug 2024

MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada. Itu kita ikut putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Afifuddin menjawab pertanyaan Titi di Kantor KPU RI, Jumat (23/8/2024). -pa

Jimly: Konsultasi Revisi PKPU Pencalonan Wajib, tapi Tak Mengikat KPU

23 Aug 2024

"Bagaimana kalau yang bersangkutan menggugat ke PTUN, bisa tambah runyam. Makanya, KPU harus cepat bekerja," tegasnya. -pa