KPU Jamin Santuni KPPS Pilkada yang Kecelakaan, Dirawat, hingga Meninggal
17 Sep 2024
Di samping itu, KPU juga akan menerapkan kembali prioritas rekrutmen untuk calon anggota KPPS yang belum lanjut usia. "Kita mengarahkan kepada teman-teman pada rapat koordinasi pembentukan KPPS yang sudah kita lakukan 2 gelombang untuk lebih mengutamakan, pertama, memang calon anggota KPPS umurnya memang di bawah 55 tahun untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Parsadaan. -pa
Uang Honor KPPS Pilkada 2024 Turun Dibanding Pemilu Serentak
17 Sep 2024
Tahapan dan jadwal pendaftaran KPPS
Sebelumnya diberitakan, KPU resmi membuka pendaftaran atau rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada 2024 di 545 wilayah yang menyelenggarakan pilkada tahun ini. Namun demikian, pada Pilkada 2024, KPPS yang bertugas di masing-masing TPS akan melayani hingga paling banyak 600 pemilih. -pa
Masa Kerja, Tugas hingga Gaji KPPS Pilkada 2024
17 Sep 2024
Pembentukan anggota KPPS untuk Pilkada serentak tahun 2024 sedang berlangsung. Menghimpun dari KPU, berikut ini informasi terkait jadwal pembentukan termasuk masa kerja, tugas dan wewenang serta tanggung jawab, hingga informasi gaji KPPS Pilkada 2024:
Menurut Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, berikut jadwal pembentukan meliputi masa kerja KPPS Pilkada 2024:
Menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, berikut ini tugas, wewenang dan kewajiban anggota KPPS Pilkada 2024:
Menurut Surat Kemenkeu Nomor S-647/MK.02/2022, berikut informasi tentang besaran gaji anggota KPPS Pilkada 2024: -ik
MK Bolehkan Kampanye di Kampus, KPU Perlu Segera Terbitkan Aturannya
16 Sep 2024
"Saya kira tataran teknis dan PKPU ini juga harus segera disosialisasikan kepada masyarakat dan kontestan pilkada karena saya khawatir, jika ini tidak disosialisasikan dengan baik, nanti ada pemahaman terhadap putusan MK ini yang berbeda satu sama lain," kata Ilham. ucap Ketua KPU RI periode 2021–2022 itu. -pa
Tak Digubris KPU Bengkulu, Helmi-Mian Maju ke MK Batalkan Paslon 3 Periode
16 Sep 2024
Hal itu merupakan kejahatan Pemilu dan sanksinya dapat berupa pemecatan dengan tidak hormat karena mempermainkan konstitusi yang wajib kita junjung tinggi," jelas Muspani. Tim kuasa hukum paslon Pilgub Bengkulu Helmi Hasan dan Mian mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai tuntutan mereka untuk pembatalan paslon tiga periode tak dipenuhi KPU Bengkulu. -ik
KPU Nilai Jumlah Calon Tunggal Masih Bisa Berkurang Jelang Penetapan Paslon
16 Sep 2024
"Ada lagi yang memberikan berkas kembali karena situasi perpanjangan, (karena sebelumnya) ada yang tidak diterima, ada yang kemudian masih berproses di Bawaslu," kata Afifuddin. Namun, hingga saat ini, KPU menyatakan ada 37 kabupaten/kota dan satu provinsi yang berpotensi memiliki pasangan calon tunggal, setelah masa pendaftaran diperpanjang. -pa
KPU Minta Jajaran di Daerah Simulasi Pilkada Kotak Kosong
15 Sep 2024
Selain itu, simulasi ini juga dapat menjadi medium sosialisasi untuk para pemilih yang boleh jadi tak seluruhnya paham mengenai pilkada kotak kosong dan bagaimana mekanisme pemungutan dan penghitungan suaranya. Adapun secara nasional, hingga saat ini, KPU mencatat ada 37 kabupaten/kota dan 1 provinsi bakal pasangan calon tunggal yang pendaftarannya sedang diproses oleh KPU masing-masing wilayah. -pa
Pilkada Palopo, Pasangan Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
14 Sep 2024
Ketua KPU Kota Palopo, Irwandi Djumadin dalam pengumuman tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan berita acara nomor 298/PL.02.2-BA/7373/2024, 299/PL.02.2 BA/7373/2024, 300/PL.02.2-BA/7373/2024, dan 301/PL.02.2-BA/7373/2024, tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo Tahun 2024, jumlah bakal pasangan calon walikota dan wakil wali kota Palopo 2024 adalah sebanyak empat bakal pasangan calon. Komisioner KPU Kota Palopo yang dihubungi belum menjawab panggilan telepon. -pa
Imbau KPU, Bawaslu: Penggantian Caleg Terpilih Harus Sesuai Undang-Undang
14 Sep 2024
"Semua kriteria di atas harus dilakukan cek penelitian terhadap munculnya keempat hal tersebut," ujarnya. Menurut dia, terdapat empat kriteria jika mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni meninggal dunia, diputus pengadilan atas tindak pidana, mengundurkan diri, dan diberhentikan. -pa
BERITA KPU TERKINI