MK Versus DPR: Nyali KPU Diuji Usai Jokowi Naikkan Tukin 50 Persen
22 Aug 2024
Sebelumnya, pada 2018, KPU juga sempat dihadapkan pada situasi sejenis terkait pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang melibatkan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta. Saat itu, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai Mahkamah Agung (MA) memenangkan Oesman, sedangkan MK telah lebih dulu menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh rangkap jabatan di partai politik sehingga Oesman harus mundur dari Hanura. -pa
KPU Jakarta: Total Daftar Pemilih Sementara Pilkada Ada 8.248.283 Orang
21 Aug 2024
"Terdapat 8.248.283 pemilih yang tersebar di 14.832 TPS se DKI Jakarta," kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, dalam keterangannya, Rabu (21/8/2024). Lebih lanjut, Fahmi mengingatkan agar masyarakat dapat mencermati DPS yang telah ditetapkan KPU. -ik
Ketua KPU: Posisi KPU ibarat Hamburger Itu di Tengah, Penyet
21 Aug 2024
"Posisi KPU ibarat hamburger itu di tengah, penyet, iya kan. Ini ada putusan, ini ada putusan, pokoknya lembaga-lembaga yang juga sama-sama punya kewenangan ayo untuk KPU. Dalam sambutannya, Afifuddin mengibaratkan posisi KPU RI saat ini seperti hamburger yang tergencet. -pa
Tanggapi Putusan MK, Ketua KPU Ibaratkan Lembaganya Dipenyet
21 Aug 2024
Simak berita selengkapnya di sini. Hal ini dijelaskan oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam Rpaat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Jawa, di Royal Ambarrukmo, Sleman, Rabu (21/8/2024). -ik
Pakar Sebut Pilkada Serentak Ilegal dan Inkonstitusional Jika KPU Tak Ikuti Putusan MK
21 Aug 2024
Bivitri mengatakan, dalam hukum tata negara, MK menduduki hierarki tertinggi untuk menyatakan hukum mana yang bersifat konstitusional. Berkaca pada pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Februari lalu, para pakar hukum tata negara, aktivis, dan negarawan telah menyatakan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak benar dan secara substansi salah. -pa
Pakar Sebut KPU Harus Ikuti Putusan MK, Bukan UU Pilkada Hasil "Revisi Ngebut" DPR
21 Aug 2024
Sebelumnya, MK memutuskan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD. “Inkonstitusional, sama dengan DPR dan pemerintah ini lagi ngebut membalikkan situasi itu,” kata Bivitri. -pa
KPU Jakarta Utara Masih Tunggu "Update" Polisi soal Teror Bangkai Ayam
21 Aug 2024
Terdapat juga kertas berisi ancaman untuk Komisioner KPU Abie Maharullah Madugiri yang berbunyi "Peringatan keras Abie Maharullah Madugiri, jangan kamu main-main atau keluargamu taruhannya, ingat itu dan camkan baik-baik". "Betul (sudah ada laporan resmi), sehari setelah kejadian. -pa
Mulai Besok, Massa Buruh Demo di DPR dan KPU Tuntut Patuhi Putusan MK
21 Aug 2024
Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa titik hitung usia minimum calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Baleg pun 'mengakali' Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. -pa
4 Hal Ini Bisa Bikin Insentif buat Pegawai KPU Nggak Cair
21 Aug 2024
Penyelenggara Pemilu yang disebut sebagai penerima insentif terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Pusat, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan pegawai ASN di lingkungan Sekjen KPU. Hal itu diatur dalam pasal 4. -ik
Alasan Jokowi Naikkan Tunjangan Anggota KPU hingga 50 Persen
21 Aug 2024
Tak lupa, Jokowi juga berterima kasih dan mengapresiasi kinerja KPU yang sukses menggelar Pemilu 2024. Ia pun memastikan sudah menandatangani kenaikan tunjangan insentif bagi jajaran KPU pusat dan daerah pada Senin (19/8/2024). -pa
BERITA KPU TERKINI