Tapi kalau dari luar kualitasnya bagus, pasti insya Allah kami usung,” tutur dia. Nantinya, PKB juga akan menggunakan tim khusus guna menyeleksi para kandidat untuk mengikuti pilkada. -pa

Dari internal ada, eksternal juga ada. Dia mengakui, DPP PDI-P sudah menginstruksikan agar pasangan calon yang diusung disetor ke DPP maksimal 31 Mei 2024. -pa

Diketahui Pilkada Serentak 2024 kemungkinan bakal berlangsung November nanti. Kemudian Partai Demokrat tengah mempertimbangkan mengusung kadernya, Dede Yusuf, untuk bertarung di DKI Jakarta. -pa

“Sekarang, mengurus perizinan sampai (mengurus) KTP sudah mudah. Seingat saya, beberapa tahun lalu, mengurus KTP harus riwa-riwi sana sini,” ujarnya. -pa

Bagi PKS, kata Khoirudin, Anies atau bukan yang nanti akan diusung menjadi cagub DKI harus bisa menjalankan keinginan partai untuk menyejahterakan masyarakat Jakarta. "Intinya semua masalah kemanusiaan. -pa

Sementara itu Ketua DPC PDI-P Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono menyatakan PDI-P akan mengusung kadernya sendiri maju dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Madiun 2024. "Kami sudah galang dan mendekati ketua partai mana yang siap bersama PDI-P. Kami pun sudah mendapatkan partai mana saja yang siap berkoordinasi dan berkoalisi. -pa

Sedangkan Kaesang juga disebut-sebut bakal diproyeksikan bersaing dalam Pilkada 2024. Sejumlah partai politik pendukung pemerintah menyatakan bersedia memberikan dukungan politik jika istri anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, itu maju dalam Pilkada. -pa

Sampai saat ini berembus wacana menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, diproyeksikan buat menjadi peserta dalam Pilkada Sleman 2024. Menurut Feri, Presiden Jokowi menggunakan momentum masa jabatannya buat membangun dinasti politik bagi anggota keluarganya supaya tetap berada di lingkaran kekuasaan. -pa

Singgih menambahkan dalam mengantisipasi gangguan kemanan saat Pilkada 2024 yang terpenting adalah saat sebelum proses pemungutan suara dan setelah pemungutan suara. Ada potensi tapi, kecil. -pa

"Ini juga memberi keadilan kepada penyelenggara pemilu untuk mampu menyelenggarakan pemilu dengan beban yang lebih logis dan manusiawi," kata anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tersebut. Sementara itu, KPU mengeklaim siap menggelar Pilkada 2024 sekalipun jadwalnya dipercepat dari semula 27 November 2024 ke bulan September 2024. -pa

Masih ada penghitungan suara hingga perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang menyita waktu dan tenaga. Selesai pemungutan dan penghitungan suara, sudah dimulai tahapan pilkada," kata Titi kepada wartawan, Rabu (30/8/2023). -pa

DPR RI juga disebut telah mengetahui hal ini dan sudah tak memberikan resistensi berarti. Sebagai informasi, wacana percepatan jadwal Pilkada 2024 yang sedianya digelar pada 27 November 2024 semakin nyata. -pa

Mardani menuturkan, secara umum, pelaksanaan Pilkada 2024 akan digeser dari November 2024 sebagaimana diatur dalam UU Pilkada menjadi September 2024, melalui rancangan perppu itu. Jadinya, Oktober (pelantikan) presiden, DPR pusat, provinsi, kabupaten, Januari 2025 seluruh kepala daerah sehingga nyambung, masuk akal," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. -pa

Mardani mengatakan, wacana Perppu Pilkada itu sudah diperbincangkan secara informal di antara anggota Komisi II DPR. Namun, ia berpandangan wacana itu cukup baik agar daerah tidak terlalu lama dipimpin oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat. -pa

Secara umum, pilkada akan maju ke September 2024 dan pemungutan suaranya digelar dua tahap, yaitu pada 7 dan 24 September 2024. Hasyim menuturkan bahwa majunya jadwal ini sebagai bagian dari upaya mencapai keserentakan pelantikan kepala daerah pada Desember 2024 serta dalam hal terbentuknya pemerintah daerah dan legislatif daerah di tahun yang sama. -pa

Minggu (20/8/2023) malam. "Kalau diutus saya siap. -pa

Kalau ini terus kota Solo tidak berkembang politiknya," sambung dia. Tapi kita punya semangat kebersamaan itu yaitu untuk Pak Prabowo dan semangat ke depannya kita inginnya mencalonkan wali kota agar ada penyeimbang. -pa

Hasil pemeriksaan Ombudsman pada 2022 juga mengungkap bahwa berdasarkan Perpol Nomor 12 Tahun 2018, pembinaan karier anggota Polri yang bertugas di luar organisasi kepolisian berada pada kementerian/lembaga yang bersangkutan. "Ini yang sampai sekarang menggantung. -pa