Beberapa indikasi dari dangkalnya putusan MA tersebut adalah membuat acuan pada UUD 1945. Kemudian, tidak mejelaskan mengenai penafsiran tekstual atau original intent dari Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) yang disebut mengakomodasi anak muda. -pa

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 janggal dan patut dipertanyakan logika hukumnya. Sehingga, dia mencium aroma kepentingan politik di balik putusan MA tersebut. -pa

Gugatan itu dilayangkan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana itu diproses tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024. Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mempertanyakan putusan kilat itu bisa dibuat MA. -pa

Keputusan tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dan diputuskan oleh Majelis Hakim MA. Dalam rentang waktu tiga hari, tepatnya Rabu (29/5/2024), majelis hakim yang dipimpin oleh Yulius, Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, dengan hakim anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi, mengabulkan permohonan tersebut. -pa

Saat ini KPU Pangkalpinang sedang meminta izin pada KPU RI selaku yang punya regulasi Silonkada. Komisioner KPU Pangkalpinang Muhammad Maarif membenarkan telah menerima putusan Bawaslu Pangkalpinang. -pa

Pertama, menurut Ray, menetapkan penghitungan batas usia sejak pelantikan itu adalah keliru. Sebut saja, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), dan hakim konstitusi. -pa

Ditambahkan Indra, DPC PDI-P menginginkan sosok pemimpin yang nantinya bisa membawa kemaslahatan untuk warga Brebes. Ketua DPC PDI-P Brebes, Indra Kusuma mengatakan, pihaknya berencana melakukan survei melalui jasa survei profesional yang diperkirakan anggarannya mencapai Rp 150-200 juta. -pa

Namun, dia berpendapat bahwa Sufmi mencoba memberikan warna dalam Pilkada 2024. "Jadi saya kira hal ini walaupun saya belum menerima informasinya dari DPP terkait hal ini, sama sekali belum, belum ada arahan juga terkait ini," paparnya. -pa

“Saya kembali mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi), harus bersifat netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujar Hadi, dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Kamis (30/5/2024). “Sebagaimana diketahui, keamanan di wilayah Papua saat ini berjalan cukup dinamis,” kata Hadi dalam siaran pers Kemenko Polhukam, Selasa (28/5/2024). -pa

Berdasarkan putusan itu, MA menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Meski begitu, putusan MK itu akhirnya dianggap bermasalah secara etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). -pa

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, mengaku belum bisa berkomentar banyak terhadap putusan itu. Draf rancangan itu sebelumnya telah disepakati bersama pemerintah dan DPR RI. -pa

Nantinya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberi tenggat waktu bagi calon yang kalah untuk mendaftarkan gugatan sengketa. Berkaca pada Pilkada 2020, MK memberi tenggat 14 hari kerja. -pa

Wakil Ketua DPC PDI-P Kota Bogor, Vayireh Sitohang, mengungkapkan, survei dilakukan oleh internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Barat. “Yang melakukan survei DPD Jawa Barat. -pa

Hanya saja, keduanya tidak bisa maju di Pilkada Jateng 2024, lantaran Ganjar sudah menjadi gubernur dua kali, sedangkan Gibran akan dilantik sebagai wakil presiden. "Tentu dengan karakter geografis Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota, 576 kecamatan, 8.563 desa ataupun kelurahan, tentu bukan hal mudah sebenarnya bagi tokoh-tokoh yang muncul dipersepsikan punya potensi maju untuk bertanding meningkatkan popularitas dalam waktu 3 bulan," jelasnya. -pa

(Robert Weissberg, 1979) SENADA dengan yang dikatakan oleh Robert Weissberg di atas, dalam sistem demokrasi, checks and balances adalah mekanisme yang sangat penting untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dalam situasi seperti ini, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD cenderung melemah karena adanya hubungan keluarga yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas pengawasan tersebut. -pa

Data DP4 inilah yang oleh teman-teman KPUD akan divalidasi. “Kami mendorong pemda. -pa

Margin of error dalam survei kurang lebih 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Raffi mengatakan, ia masih mau berdiskusi dengan keluarganya tentang ajakan Dico menemaninya ke Pilkada Jawa Tengah. -pa

Meskipun kami siap, tapi kiai Marzuki mengatakan, ‘wah janganlah’, tentu kami tidak akan memaksakan beliau,” kata Abdul Halim. Karena Agustus sudah masuk tahap pendaftaran,” kata Ketua Desk Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024). -pa