Sehingga ketika nggak jadi digelar ya Undang-Undang itu belum disahkan, sehingga tidak bisa berlaku," ucapnya. Awiek mengatakan karena DPR mendengar aspirasi masyarakat terkait revisi UU Pilkada ini, maka DPR tidak jadi menggelar rapat paripurna untuk pengesahan UU tersebut. -ik

Ia mengingatkan, KPU punya rekam jejak tidak mematuhi konstitusi sehingga publik harus mengawal ketat. Saat itu, KPU mengaku tidak mengubah aturan karena permintaan dari DPR berdasarkan hasil konsultasi. -pa

Berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU memang wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah setiap kali hendak menerbitkan PKPU. "Putusan MK itu kan secara prinsip setelah dibacakan sudah berlaku. -pa

Sementara itu, dengan putusan MA, Kaesang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2025, setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. "Semua hal yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang, katakanlah, beririsan dengan PKPU-PKPU kita, dalam konteks ini yang paling banyak kan memang PKPU pencalonan, ini akan kita terapkan," kata dia. -pa

"Orangnya komunikatif, bisa diajak berkomunikasi dengan baik," pungkas Made. Menurut Made, Mujiono adalah sosok yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang kini menjabat sebagai Sekda Banyuwangi. -ik

Kepala LKPP Hendrar Pripengadaanakan, pendampingan yang dilakukan LKPP merupakan sebuah kewajiban LKPP demi menciptakan Pilkada yang aman, tertib dan kondusif sehingga akan membuahkan hasil Pilkada yang terbaik. “Prinsipnya kami di LKPP siap mendampingi (proses) pengadaan logistiknya. -pa

Kongsi lima partai ini menguasai 32 dari 50 kursi DPRD Kabupaten Magelang hasil Pileg 2024. “Kami menunggu karena baru saja pergantian Ketum Golkar,” ujarnya saat dihubungi, Kamis. -pa

Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Di sisi lain, pemerintah akhirnya memutuskan mengikuti putusan MK terkait ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. -pa

"Nah tapi tadi kan kawan-kawan (anggota DPR) sudah menemui, mewakili menyatakan bahwa tidak ada revisi UU Pilkada," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu. Diketahui, ada tiga anggota Badan Legislasi DPR yang menemui para demonstran, yaitu Wihadi Wiyanto selaku ketua, Achmad Baidowi selaku wakil ketua dan Habiburokhman selaku anggota. -pa

Sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna pada Kamis hari ini, pembahasan revisi UU Pilkada dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu, 21 Agustus 2024. "89 hadir (fisik), izin 87 orang, oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat Bamus (Badan Musyawarah) untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi," ujar Dasco saat memimpin rapat paripurna, Kamis pagi. -pa

Menurut Jimly, jika DPR tetap memaksakan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait revisi UU Pilkada pada pekan ini diperkirakan tidak mungkin dilakukan karena sudah menjelang akhir pekan. "Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. -pa

Lalu, menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlaku untuk pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024. Lantas bagaimana perjalanan revisi UU Pilkada yang direvisi beberapa hari jelang pembukaan pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024? -pa

Bupati Tanjung Jabung Barat, Cici Halimah 16. Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah 15. -pa

Sementara, kata dia, rapat paripurna DPR hanya digelar setiap Kamis dan Selasa. Saat ditanya mengenai apakah rapat paripurna bisa saja digelar di waktu yang lain, Awiek mempertanyakan apakah waktunya cukup. -pa

Detail selengkapnya wilayah dan jumlah pasangan calon kepala daerah independen Pilkada 2024 dapat disimak pada unggahan resmi KPU RI pada laman Instagram resmi KPU. Rinciannya, ada 46 pasangan calon bupati-wakil bupati independen dan 14 wali kota-wakil wali kota. -pa

Aksi tersebut dimulai sejak pukul 09.00. Hal itu supaya mereka tidak terprovokasi oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. -pa

MK mengeluarkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dalam Pilkada pada Selasa (20/8/2024). Baleg DPR merujuk putusan Mahkaman Agung Nomor 23 P/HUM/2024. -pa

Setelah keputusan musyawarah di tingkat daerah, dukungan ini dibawa ke tingkat DPW dan DPP PKS. Arif juga menyatakan bahwa dukungan PKS terhadap Herdiat-Yana dilandasi keinginan untuk membawa lebih banyak kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat Ciamis. -pa