Ia mengungkapkan bahwa berbagai rakor telah dilaksanakan, termasuk Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada 2024, Rakor Desk Pilkada dan Kondusifitas Wilayah Provinsi Jateng, serta rakor lainnya. Meskipun ada potensi dinamika dalam setiap tahapan pilkada, lanjut dia, Pemprov Jateng akan terus mengikuti perkembangan dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu serta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). -pa

"Selain itu akan menimbulkan reaksi publik yang dapat mengakibatkan suasana tidak kondusif dalam kehidupan kebangsaan," ujarnya. Sebagaimana diketahui, sehari setelah MK mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024, Baleg DPR menggelar rapat kerja sekaligus rapat pleno membahas revisi UU Pilkada pada Rabu, 21 Agustus 2024. -pa

Apa yang terjadi saat ini, terjadi sangat vulgar, yakni menantang nurani dan akal sehat masyarakat,” ujar Ray dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2024). Menurut Ray, keputusan Baleg DPR tersebut makin membuat situasi politik memanas setelah sejumlah peristiwa yang terjadi sebelumnya. -pa

Namun, parpol-parpol tersebut justru menolak putusan MK tersebut. Dari tata cara pembuatan UU ya sampai pada subtansi revisinya sendiri,” kata Ray. -pa

ujar Awiek, Rabu (21/8). Baleg DPR menggelar rapat panitia kerja (Panja) membahas usulan perubahan substansi pasal 40 UU Pilkada setelah putusan MK Pimpinan rapat panja, Achmad Baidowi (Awiek), mengatakan draf ini mengadopsi putusan MK. -ik

"Mungkin besok pagi atau malam ini saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan temen-temen di fraksi khsususnya ketua fraksi," kata Bahlil di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Kewenangan saya baru malam ini," tuturnya. -ik

"Bukan hanya membangkangi putusan MK, revisi 7 jam atas UU Pilkada mengandung cacat materiil dan formil, karena rumusan syarat pencalonan ditafsir sesuai selera para vetokrat untuk kepentingan menguasai semua jalur dan saluran kandidasi Pilkada," tuturnya. Petanyaan sikap itu disampaikan SETARA Institute atas nama Ismail Hasani, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute yang juga Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Azeem Marhendra Amedi, Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute. -ik

KABUPATEN BANGKALAN (Lukman Hakim, S.IP dan Moch. Armuji, ARCH).2. -ik

"Terdapat 8.248.283 pemilih yang tersebar di 14.832 TPS se DKI Jakarta," kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, dalam keterangannya, Rabu (21/8/2024). Lebih lanjut, Fahmi mengingatkan agar masyarakat dapat mencermati DPS yang telah ditetapkan KPU. -ik

Di sisi lain, Sanusi juga sudah mendapat surat tugas dari DPP PDI-P untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lain di Kabupaten Malang. "Mandat itu sudah dilakukan oleh Sanusi. -pa

Hal ini agar memudahkan dalam koordinasi. Permintaan itu diungkapkan Hadi ketika menjadi sebagai pembicara kunci pada "Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Jawa" di Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (21/8/2024). -pa

"Posisi KPU ibarat hamburger itu di tengah, penyet, iya kan. Ini ada putusan, ini ada putusan, pokoknya lembaga-lembaga yang juga sama-sama punya kewenangan ayo untuk KPU. Dalam sambutannya, Afifuddin mengibaratkan posisi KPU RI saat ini seperti hamburger yang tergencet. -pa

“Saya sebagai bupati harus mempertanggungjawabkan uang rakyat. Praktis tersisa PDI-P yang menentukan sikap untuk Pilkada Jember. -pa

Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui keputusan itu. "Setuju," kata anggota Baleg DPR disambut ketuk palu oleh Awiek. -ik

"Kalau kita tidak kompak maka tentu hasilnya tidak akan bagus. Saya kira wajar-wajar saja," ujar Luhut dilansir dari video resmi yang dibagikan Juru Bicaranya, Jodi Mahardi, Rabu (21/8/2024). -pa

Hal itu dilakukan usai mendengar gugatannya soal UU Pilkada dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Tuntutannya adalah mendesak agar PKPU segera diterbitkan paling lambat 23 Agustus. -ik

Termasuk juga Menkopolhukam Hadi Tjahjanto. Sudah ada Perpres yang juga tindak lanjut putusan Mahkamah Agung," kata Afifuddin, Rabu (21/8/2024). -ik

Keputusan itu merupakan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8). Sehari setelah MK membacakan putusannya, Baleg DPR menggelar rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8). -ik