Menurut Idham, Sirekap akan kembali digunakan dalam Pilkada 2024 karena merupakan perwujudan dari kewajiban KPU menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) secara terbuka. Malonda berharap, penggunaan Sirekap tak akan membuat kegaduhan. -pa

Menurut Yudi Latif, secara struktural kelembagaan, politik kita berhasil dibentuk. Jawabannya, hampir tidak ada. -pa

Bahkan kalau boleh Jawa Barat juga," kata Eriko saat dihubungi, Senin (15/7/2024). Tugas DPD kan menjaring. -pa

Dody menegaskan, penggunaan joki untuk coklit sudah dipastikan dilarang di wilayah manapun, termasuk di DKI Jakarta. Sebab, Pantarlih dipilih untuk menentukan pemilih yang akan memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. -pa

"Karena seperti diketahui bersama, proses logistik dimulai dari perencanaan, pengadaan, sampai nanti distribusi di hari-H," tegas Yulianto. Hal ini tak terlepas dari sedikitnya waktu yang dimiliki KPU untuk melakukan perencanaan, pengadaan, hingga pengiriman logistik Pilkada Serentak 2024. -pa

Dari jumlah dan sebaran DPT yang ditetapkan, KPU akan menentukan berapa dan di mana saja TPS untuk Pilkada Serentak 2024, serta berapa kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada masing-masing TPS. Di sisi lain, KPU juga masih membolehkan digunakannya bahan pengaman lain untuk mengganti gembok kotak suara. -pa

Pasalnya, masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024, dan pemungutan suara pada 27 November 2024. Ini kan penyelenggaraan ada di provinsi dan kabupaten/kota," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI itu, Jumat (12/7/2024). -pa

Pasalnya, masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024, dan pemungutan suara pada 27 November 2024. "KPU (RI) sebagai penanggung jawab akhir," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI itu. -pa

"Sehingga nantinya informasi ini (Sirekap, tidak) jadi disinformasi atau membuat kegaduhan," kata Herwyn. Teknologi Sirekap belum sepenuhnya berhasil menerjemahkan angka perolehan suara yang ditulis petugas KPPS menjadi data numerik, menyebabkan kesalahan tampilan data perolehan suara yang diakses publik. -pa

Inilah waktunya untuk kami umumkan, 'kan masih ada waktu sekitar 40 harian lagi,” ujar Eddy.. PAN diketahui, masih menjagokan Ketua DPP PAN Zita Anjani dan Ketua DPW PAN Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio untuk Pilkada Jakarta. Lalu, masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024. -pa

Kejar waktu Suaminya yang bekerja tidak bisa ditemui karena tidak di rumah, yang ada hanya istrinya yang ternyata stres. -pa

Rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Nomor 30375/DPP/01/VI/2024 tentang Penetapan Tahap I Pasangan Gus Ibin-Aushaf Fajr. Pondok Mojosari merupakan salah satu pesantren tertua di Nganjuk. -pa

"Tapi apa pun kami harus siap kalau akan dibuka kembali," ucap Dody. Sebelumnya, KPU DKI Jakarta tengah mengkaji pendaftaran ulang bagi bakal calon perseorangan untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024 usai putusan Mahkamah Agung (MA) soal syarat usia calon kepala daerah. -pa

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Kota Banda Aceh, Rachmat Hidayat, menambahkan sebelum dilakukan verifikasi faktual, pasangan Zainal Arifin dan Mulia Rahman telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap verifikasi administrasi. Selain pasangan calon perseorangan, pendaftaran juga terbuka bagi pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat. -pa

Hari ini, KPU melakukan uji publik rancangan Peraturan KPU tentang Logistik Pilkada Serentak 2024 menghadirkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati pemilu. Sebelumnya, isu penggunaan jet pribadi ini mengemuka di dalam rapat Komisi II DPR RI pada 15 Mei 2024 lalu. -pa

“Itu yang kita sepakati nanti, bisa jadi sanksinya diumumkan siapa saja yang melanggar, tidak peduli lingkungan, tidak mengindahkan aturan, umumkan di media sehingga rugi dia memasang,” tutur dia. Menurutnya, para peserta pilkada dapat memanfaatkan teknologi digital dalam berkampanye, dengan promosi di media sosial. -pa

Ini membutuhkan pengamatan lapangan lebih mendalam dan proses komunikasi politik yang intensif," jelas Roy. "Dalam waktu dekat akan kami umumkan calon-calon yang saat ini masih berproses dengan DPC, DPD, dan Desk Pilkada DPP Projo. -pa

Elite politik menyadari benar bahwa rakyat Indonesia sangat permisif. Menjadi pertanyaannya kemudian, bagaimana rakyat menentukan dan mengidentifikasi mana yang baik di antara semua calon yang buruk itu? -pa