Saat ini baru ada dua pasangan yang mencuat yang masing-masing diusung oleh PDIP dan Gerindra. Merespons hal itu, mantan Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta langsung ancang-ancang hengkang dari Gerindra agar bisa menjadi diusung menjadi calon bupati di Pilbup Klungkung. -ik

Kini sejumlah laporan itu masuk tahap klarifikasi. Sampai hari ini ada 7 laporan resmi. -ik

Mereka mempertanyakan pasal revisi UU Pilkada ini akan mengikuti putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian persetujuan ini disanggah oleh fraksi PDIP. -ik

Partai Hati Nurani RakyatJumlah suara: 3.8734,2 % 11. Partai NasDemJumlah suara: 13.39514,7 % 6. -ik

Menjelang pelaksanaan Pilkada Jatim 2024, penyediaan air bersih biasanya juga dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah sebagai sarana kampanye. Asalkan, lanjut dia, dengan catatan harus tetap menjaga situasi, keamanan, dan ketertiban masyarakat. -ik

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan pembahasan hasil revisi Undang-Undang (UU) Pilkada tak akan melenceng dari putusan Mahkamah Konstitusi terbaru terkait syarat pencalonan. MK pun mengabulkan sebagian gugatan. -ik

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada bukan merupakan barang baru. Awiek mengatakan lantaran ada Pilpres 2014 maka pembahasan tingkat I dari RUU ini sempat tertunda. -ik

Total akan ada 40 anggota panja tersebut. "Dari pemerintah siap untuk gabung panja itu, termasuk tim sinkronisasi dan tim perumusan dan dibahas di tahapan selanjutnya," sambungnya. -ik

Setelah kabar pencalonannya sebagai wakil Epyardi tersebar, Ekos mengaku menerima banyak dukungan dari berbagai pihak. Saya siap menjalankan perintah partai," ujar Ekos saat dihubungi dari Padang, Selasa (20/8/2024), seperti dilansir Antara. -pa

Diketahui, melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024, MK mengubah besaran ambang batas pencalonan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Oleh karenanya, dia mengatakan, dua putusan MK tersebut juga menghindarkan lahirnya kepala daerah giveaway akibat praktik borong parpol yang diperlihatkan dalam gelaran Pilkada 2024. -pa

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan uji materi (judicial review/JR) sebagian Partai Gelora dan Partai Butuh terkait UU Pilkada. MK pun mengabulkan sebagian gugatan. -ik

Baca selengkapnya di sini. Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pasal di UU Pilkada dan memungkinkan partai politik mengusung calon kepala daerah tanpa syarat kursi di DPRD. -ik

Total sudah diserahkan surat B1KWK untuk kandidat dalam Pilkada kabupaten dan kota di 14 daerah. Jadi tinggal menyisakan 13 daerah. -pa

"Persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon," ujar MK. Sidang putusan perkara nomor 70/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Fahrur Rozi, dan mahasiswa Podomoro University, Anthony Lee, digelar di Gedung MK, Selasa (20/8). -ik

Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku terkejut soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh terkait UU Pilkada. Berikut amar putusan MK yang mengubah isi pasal 40 ayat (1) UU Pilkada: Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. -ik

Parpol tersebut yakni Partai Buruh, Gelora, PKN, Garuda, PBB, PSI, Perindo, dan Partai Ummat. Berikut 4 poin putusan MK untuk syarat usungan di Pilgub: a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut Berdasarkan putusan tersebut, Sulsel masuk dalam kategori jumlah DPT 6-12 juta jiwa. -ik

Mahkamah Konstitusi tampaknya akan mengalami pemulihan wibawa cukup signifikan setelah mengeluarkan putusan terhadap uji materi persyaratan ambang batas pencalonan Pilkada. Kekuasaan dan otoritasnya diperkirakan akan mendapatkan pengakuan kembali. -pa

Lantas, bagaimana tanggapan parpol, terutama PDI-P, atas putusan MK yang sebenarnya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait uji materi Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur mengenai syarat pengajuan calon kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol? Eriko juga mengatakan, PDI-P akan segera mengambil keputusan terkait pencalonan pada Pilkada Jakarta setelah keluarnya putusan MK tersebut. -pa