Sementara itu, Plt Ketua DPW PPP DKI Farhan Hasan Al Amri mengatakan, KIB juga fokus berusaha memecahkan isu polarisasi. Pasti ada (usulan), tapi nanti baru akan kami berikan, sekarang belum," kata Eko. -pa

Plt Ketua DPW PPP DKI Farhan Hasan Al Amri menambahkan, KIB juga fokus berusaha memecahkan isu polarisasi. Meningkatkan derajat kesehatan, kesejahteraan, dan paling penting bisa ikut menata Jakarta ke depan agar lebih baik lagi," kata Zaki. -pa

Beliau ini kan tidak membuat RPJM dalam masa jabatan dia sebagai pejabat wali kota itu kan, tetapi meneruskan RPJM," kata dia. Selain itu, Haryadi Suyuti juga dipastikan tidak akan maju lagi pada pilkada mendatang karena sudah dua periode menjabat. -pa

"Karena pimpinan partai banyak yang kejar menjadi cawapres," imbuh dia. "Dan saya meyakini manuver-manuver RK selama ini untuk amankan dia jadi gubernur untuk kedua kalinya," kata Ujang. -pa

Simak datanya dalam infografik berikut ini: Nantinya, 101 kepala daerah yang masa jabatannya habis ini akan digantikan oleh penjabat hingga terpilih penggantinya berdasarkan Pilkada 2024. -pa

"Jadi kita juga berharap baik narapidana maupun tahanan kita itu punya hak pilihnya di pemilu maupun pemilihan kepala daerah,” kata Yasonna. “Kaitannya dengan syarat calon apakah dia masih narapidana, atau sudah bebas murni tidak lagi bebas bersyarat dan lain-lain, ini kita bicarakan secara teknis,” ucap Yasonna. -pa

"Kalau maju lagi itu sudah pasti. 2024 itu kan sudah pasti," ucap Dominggus. -pa

Takalar Jepara 8. -pa

Bupati Kabupaten PasamananBenny Utama 8. Bupati Kabupaten Bengkulu UtaraMian 55. -pa

Meski begitu, Dominggus tak memerinci capaian itu. "Tapi bukan itu menjadi alasan namun,tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan dan rakyat diberikan ke kita untuk memberikan tugas dan pelayanan yang terbaik," imbuhnya. -pa

Berikut tugas dan wewenang Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota selama masa kampanye Pilkada menurut Pasal 9 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018: Lalu, pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada menteri. Lantaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) baru akan digelar serentak di 2024, kursi kepala daerah definitif bakal dibiarkan kosong dan sementara diisi oleh penjabat kepala daerah. -pa

Berikut perinciannya. Siapa saja mereka? -pa