Darisun mengatakan, ada tiga nama yang telah secara resmi mendaftar. Dua orang mendaftar sebagai bacabup, yaitu Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono dan Saefudin. -pa

“Saya berharap, Pilkada ini akan sama dengan Pemilu Presiden dan Legislatif. Sementara Irjen Mathius D. Fakhiri dikabarkan akan maju sebagai bakal calon Gubernur Papua yang berpasangan dengan Benyamin Arisoi sebagai wakilnya. -pa

"Di momentum ini juga kami sampaikan bahwa KPU Palopo telah membentuk anggota PPK dan PPS se-kota Palopo, dan Alhamdulillah saat ini rekan-rekan telah mengajukan untuk sekretariat dalam waktu dekat sudah bisa di realisasikan," tutur Irwandi. "Saya juga mengingatkan PPK dan PPS agar selalu menjaga integritas. -pa

Ada juga nama Muhammad Ikbal, Muharlion, dan Khairul Ikhwan dari PKS. Mereka yang terbaik kita daftarkan ke KPU," kata Yusri. -pa

Herzaky mengatakan, pilkada tak bisa hanya dilihat pada proses pendaftaran, melainkan juga tantangan untuk memenangkan kontestasi elektoral. Jika mengacu pada aturan KPU sebelum putusan MA, Kaesang mestinya tak bisa mengikuti pilkada di level provinsi karena masih berusia 29 tahun saat penyelenggaraan kontestasi elektoral November mendatang itu. -pa

"Alasannya yang pasti visinya jelas dan konkrit untuk memajukan Lumajang," kata Jamal di Lumajang, Sabtu (1/6/2024). "Saya tidak pernah punya pikiran ini partai kecil walaupun tidak dapat kursi, tapi mereka ini punya basis masing-masing yang tidak bisa diremehkan, semakin banyak kawan maka perjuangan kita akan semakin ringan," pungkasnya. -pa

Kesepakatan politik DPR dan Pemerintah menetapkan calon presiden dan calon wapres adalah 40 tahun. Tiba-tiba publik dikejutkan kabar dari Mahkamah Agung. -pa

Meskipun wilayah Blitar Raya memiliki posisi strategis bagi PDI-P, pihaknya senantiasa terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain. Kita bisa bekerja sama dengan partai politik yang ada di sini," ujarnya. -pa

"Ada ini calon saya nih, mana Intan? Pada 2006-2016 Wali Kota Depok adalah Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden PKS. -pa

Pendaftar cabup yakni: Eisti'anah, Suroso, Ali Abdul Rohman, Edi Sayudi, Teguh Sapto Utomo, Nur Wahid, dan Satrio Seno Surono. Saat ditanya soal koalisi, Darso menyebut belum menentukan arah. -pa

"Harapan saya pribadi PSI dan Gerindra jadi bagian kapal besar," imbuhnya. Untuk itu, dia berharap PSI dan Partai Gerindra bisa menjadi pondasi awal untuk menjadi bagian dari kapal besar atau koalisi untuk Pilkada Kota Semarang. -pa

Adapun, tahapan survei yang akan dilalui kedua nama tersebut yakni pertama secara perorangan untuk melihat popularitas dan elektabilitas di antaranya keduanya. sangat yakin kami mendapat dukungan dari warga bisa mengabdi di Kota Denpasar dan memperbaiki Kota Denpasar," kata dia. -pa

Ketiganya adalah menantu Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kami, mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany. “Selain ini, Projo sedang melangsungkan komunikasi politik intensif dengan tokoh-tokoh yang akan maju Pilkada Serentak 2024. -pa

Menurut Mardani, KPU sebaiknya segera menindaklanjuti perintah dari putusan MA mengenai perubahan syarat calon usia kepala daerah. Tapi bahwa anak muda dan batas usia memang relatif. -pa

Untuk itu, PKS mendorong KPU RI segera menindaklanjuti perintah putusan MA, agar partai politik bisa langsung mencalonkan kader mudanya yang matang dari sisi politik. KPU segera saja menindaklanjuti putusan MA. -pa

Beberapa indikasi dari dangkalnya putusan MA tersebut adalah membuat acuan pada UUD 1945. Kemudian, tidak mejelaskan mengenai penafsiran tekstual atau original intent dari Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) yang disebut mengakomodasi anak muda. -pa

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 janggal dan patut dipertanyakan logika hukumnya. Sehingga, dia mencium aroma kepentingan politik di balik putusan MA tersebut. -pa

Gugatan itu dilayangkan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana itu diproses tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024. Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mempertanyakan putusan kilat itu bisa dibuat MA. -pa