Tak Digubris KPU Bengkulu, Helmi-Mian Maju ke MK Batalkan Paslon 3 Periode
16 Sep 2024
Hal itu merupakan kejahatan Pemilu dan sanksinya dapat berupa pemecatan dengan tidak hormat karena mempermainkan konstitusi yang wajib kita junjung tinggi," jelas Muspani. Tim kuasa hukum paslon Pilgub Bengkulu Helmi Hasan dan Mian mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai tuntutan mereka untuk pembatalan paslon tiga periode tak dipenuhi KPU Bengkulu. -ik
KPU Nilai Jumlah Calon Tunggal Masih Bisa Berkurang Jelang Penetapan Paslon
16 Sep 2024
"Ada lagi yang memberikan berkas kembali karena situasi perpanjangan, (karena sebelumnya) ada yang tidak diterima, ada yang kemudian masih berproses di Bawaslu," kata Afifuddin. Namun, hingga saat ini, KPU menyatakan ada 37 kabupaten/kota dan satu provinsi yang berpotensi memiliki pasangan calon tunggal, setelah masa pendaftaran diperpanjang. -pa
KPU Minta Jajaran di Daerah Simulasi Pilkada Kotak Kosong
15 Sep 2024
Selain itu, simulasi ini juga dapat menjadi medium sosialisasi untuk para pemilih yang boleh jadi tak seluruhnya paham mengenai pilkada kotak kosong dan bagaimana mekanisme pemungutan dan penghitungan suaranya. Adapun secara nasional, hingga saat ini, KPU mencatat ada 37 kabupaten/kota dan 1 provinsi bakal pasangan calon tunggal yang pendaftarannya sedang diproses oleh KPU masing-masing wilayah. -pa
Pilkada Palopo, Pasangan Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
14 Sep 2024
Ketua KPU Kota Palopo, Irwandi Djumadin dalam pengumuman tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan berita acara nomor 298/PL.02.2-BA/7373/2024, 299/PL.02.2 BA/7373/2024, 300/PL.02.2-BA/7373/2024, dan 301/PL.02.2-BA/7373/2024, tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo Tahun 2024, jumlah bakal pasangan calon walikota dan wakil wali kota Palopo 2024 adalah sebanyak empat bakal pasangan calon. Komisioner KPU Kota Palopo yang dihubungi belum menjawab panggilan telepon. -pa
Imbau KPU, Bawaslu: Penggantian Caleg Terpilih Harus Sesuai Undang-Undang
14 Sep 2024
"Semua kriteria di atas harus dilakukan cek penelitian terhadap munculnya keempat hal tersebut," ujarnya. Menurut dia, terdapat empat kriteria jika mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni meninggal dunia, diputus pengadilan atas tindak pidana, mengundurkan diri, dan diberhentikan. -pa
KPU Tak Larang Warga Kampanyekan Kotak Kosong
13 Sep 2024
Disinggung soal Pilkada ulang jika pasangan calon tunggal kalah dengan kotak kosong, Afifudin menyebut pemilu akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya. Artinya soal pilihan kan hak, kotak kosong kan untuk yang tidak setuju dengan calon yang Ada. -ik
KPU Tetap Proses Pencalonan Cakada Berstatus Tersangka KPK, Ini Alasannya
13 Sep 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tetap akan memproses pencalonan bakal calon kepala daerah yang berstatus tersangka kasus korupsi oleh KPK. "Sepanjang pengetahuan saya yang termasuk di dalam undang-undang yang sudah berstatus terpidana, terpidana itu tentunya yang sudah dijatuhi hukuman oleh hakim," kata dia. -ik
Massa Bakar Ban Minta KPU Akomodasi Putusan MRP Papua Barat Daya
12 Sep 2024
MRP telah menetapkan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pasangan Faris Umlati dan Petrus Kasihiw tidak memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua atau OAP sesuai ketentuan Undang-Undang Otusus Papua. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu mengatakan, pelaksanaan penetapan calon tetap Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya akan dilaksanakan sesuai peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 yakni tanggal 22 September 2024. -pa
BERITA KPU TERKINI