Berita KPU Terkini 41 | Beranda KPU dan Pilkada

BERITA KPU TERKINI

DPR Setujui PKPU Pilkada 2024, KPU dan Bawaslu Diharap Tegas Laksanakan Tugas dan Fungsi

25 Aug 2024

"Bawaslu juga perlu mengawasi agar KPU tetap menindaklanjuti putusan MK dan termuat dalam PKPU," ujar Neni. Menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, KPU tetap perlu melakukan mitigasi risiko ketika PKPU yang sudah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disepakati DPR. -pa

Menkumham Jamin Perubahan PKPU Pilkada Bisa Langsung Diundangkan

25 Aug 2024

MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada. Komisi II pun telah menyetujui perubahan draf PKPU 8/2024 yang telah memuat seluruh putusan MK. -pa

DPR Resmi Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada yang Memuat Putusan MK

25 Aug 2024

Penegasan MK ini berkebalikan dengan tafsir hukum yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) belum lama ini. Doli kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam forum, dan langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan. -pa

Komisi II Tegaskan Konsultasi PKPU Cuma Penuhi Syarat Formil, Materi Sudah Disepakati

25 Aug 2024

MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada. “Tadi malam juga secara materil kita sepakat bahwa revisi PKPU Nomor 8 itu rujukannya, alas hukumnya adalah putusan MK bulat-bulat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambah,” pungkasnya. -pa

Tok! Komisi II DPR Setujui PKPU Pilkada Akomodir 2 Putusan MK

25 Aug 2024

Ia meminta PKPU Pilkada segera disahkan. Ia ingin rancangan tersebut dapat cepat disahkan. -ik

Rapat DPR dan KPU Bahas Pengesahan Perubahan PKPU Pilkada Dimulai

25 Aug 2024

Dia ingin rancangan tersebut dapat cepat disahkan. Mengingat waktu pendaftaran Pilkada tinggal dua hari lagi. -ik

Hari Ini, KPU Bakal Langsung Koordinasi dengan Kemenkum HAM Usai Perubahan PKPU Pilkada Disahkan

25 Aug 2024

MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada. “Pokoknya secepatnya, kan prosesnya juga lebih cepat dari sudah yang direncanakan, pasti kami melakukan upaya terbaik. -pa

KPU Optimistis DPR Sepakati PKPU Pilkada yang Sesuai Putusan MK

25 Aug 2024

MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada. Sebagai informasi, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024). -pa

DPR dan KPU Rapat untuk Pengesahan Perubahan PKPU Pilkada Hari Ini

25 Aug 2024

Senin tetap membahas 3 PKPU dan Bawaslu, besok hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pukul 10.00 sampai 10.15. Karena pertimbangan kebutuhan mendesak, kami menyampaikan kita berdikusi dengan banyak pihak, untuk mendesak proses konsultasi," kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin, di DPR, Minggu (25/8/2024) Wakil Ketua II DPR RI Ahmad Doli Kurnia sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat pada hari ini di DPR RI, pukul 10.00 WIB. -ik

Jelang Demo Partai Buruh di Depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Ditutup

25 Aug 2024

Pihaknya meminta KPU untuk segera menerbitkan PKPU terkait Pilkada. "Total sebanyak 1.676 personel gabungan kita siagakan untuk mengawal kegiatan tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan. -ik

1.676 Aparat Gabungan Diturunkan Jaga Demo Partai Buruh di KPU Hari Ini

25 Aug 2024

Sebanyak 1.676 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Selain di KPU RI, aksi juga akan dilakukan di kantor KPUD di berbagai daerah," jelasnya. -ik

Hari Ini, Partai Buruh Unjuk Rasa di Depan KPU Tuntut Segera Terbitkan PKPU

25 Aug 2024

"Partai Buruh akan menggerakkan struktur partai, simpatisan partai, serikat-serikat buruh, dan sayap-sayap partai ya tentu termasuk elemen masyarakat dan kawan-kawan mahasiswa," kata Said kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024). Nah itu tidak boleh. -pa

Persyaratan KPU, Bobby Tak Harus Mundur dari Walkot saat Ikut Pilkada Sumut

25 Aug 2024

Regulasi hanya mengatur seorang kepala daerah harus berhenti dari jabatannya, bila mencalonkan diri menjadi kepala daerah di tempat lain. Dari berbagai persyaratan, ternyata tidak tertulis regulasi yang menyebutkan walikota atau bupati, yang mendaftar menjadi calon gubernur Sumut diharuskan berhenti dari jabatannya. -pa

Hari Ini, DPR dan KPU Bakal Rapat Untuk Sahkan Perubahan PKPU Pilkada

25 Aug 2024

“Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," ucap dia. Jadi soal kekhawatiran, logic atau enggak baru disahkan satu hari sebelum disahkan, sudah kami antisipasi,” ungkap Doli. -pa

KPU Diimbau Tegas Susun PKPU Mengacu Putusan MK buat Pulihkan Citra

25 Aug 2024

Dengan demikian, karena anggota DPR berjumlah 575 orang, rapat paripurna baru bisa mulai jika dihadiri oleh 288 anggota DPR. Seperti diberitakan sebelumnya, DPR batal menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (21/8/2024) buat mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada karena tidak mencapai kuorum. -pa

KPU Jateng Pastikan Patuhi Putusan MK, Calon Minimal 30 Tahun Saat Mendaftar

24 Aug 2024

Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menyatakan bahwa putusan MK ini sedang dikaji oleh KPU RI dan DPR, dan akan menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU). Saat ini, KPU Jawa Tengah masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI mengenai pendaftaran calon. -pa

PAN Surati KPU Minta Pelantikan Anggota DPRD Pinrang Terpilih Dibatalkan

24 Aug 2024

Pihaknya sudah menerima surat dari DPC PAN Pinrang untuk membatalkan pelantikan caleg terpilih atas nama Muhammad Amin. Kami tindaklanjuti laporan tersebut," tegasnya. -ik

HNW Ingatkan DPR Lancarkan Konsultasi Peraturan KPU Terkait Putusan MK

24 Aug 2024

"DPR dan Pemerintah juga sebagai lembaga negara yang berfungsi menyerap aspirasi masyarakat yang luas juga perlu mempercepat proses tersebut. Dengan begitu, Pilkada dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pemilu yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1), yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. -ik