KPU Kota Malang: Kami Masih Sama, Pakai Aturan yang Lama
23 Aug 2024
Ketua DPC PSI Kota Malang, Achmad Faried mengatakan, partainya di DPRD Kota Malang mendapat dua kursi dengan jumlah 26.000 suara. "Koalisi Gerindra-PSI sudah beberapa bulan lalu, sehingga kursi kami tinggal kurang satu, karena PSI ada dua kursi di DPRD, sedangkan Gerindra ada enam kursi," kata dia -pa
KPU Punya Rekam Jejak Buruk, Putusan MK Harus Dikawal
23 Aug 2024
Ia mengingatkan, KPU punya rekam jejak tidak mematuhi konstitusi sehingga publik harus mengawal ketat. Saat itu, KPU mengaku tidak mengubah aturan karena permintaan dari DPR berdasarkan hasil konsultasi. -pa
KPU Jamin Putusan MK soal Syarat Usia Cakada Diakomodir PKPU
22 Aug 2024
MA mengubah PKPU yang awalnya mengatur syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan paslon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. Berikut isinya:
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
Mereka meminta MK mengubah pasal itu menjadi:
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon
Mereka menilai pasal yang ada saat ini tidak memberi kepastian hukum. -ik
Revisi UU Pilkada Batal, KPU Diminta Segera Susun PKPU Pekan Ini
22 Aug 2024
Menurut Jimly, jika DPR tetap memaksakan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait revisi UU Pilkada pada pekan ini diperkirakan tidak mungkin dilakukan karena sudah menjelang akhir pekan. "Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. -pa
KPU Tegaskan Ikut Putusan MK soal UU Pilkada
22 Aug 2024
Sementara itu, pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024 nanti. Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutus hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. -pa
Putusan MK Dianulir DPR, Pengamat: KPU Harus Konsisten seperti Pilpres
22 Aug 2024
Pasalnya dengan revisi UU Pilkada, maka KIM melalui DPR membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Ketua PSI, Kaesang Pangarep untuk maju di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2024. Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman menyebut, KPU harus tegas menindaklanjuti putusan MK dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). -pa
MK Versus DPR: Nyali KPU Diuji Usai Jokowi Naikkan Tukin 50 Persen
22 Aug 2024
Sebelumnya, pada 2018, KPU juga sempat dihadapkan pada situasi sejenis terkait pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang melibatkan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta. Saat itu, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai Mahkamah Agung (MA) memenangkan Oesman, sedangkan MK telah lebih dulu menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh rangkap jabatan di partai politik sehingga Oesman harus mundur dari Hanura. -pa
BERITA KPU TERKINI