Gorontalo Banjir Bandang, KPU Klaim Pemilu Ulang Tak Terganggu
12 Jul 2024
Insya Allah sudah siap semua," imbuhnya. PSU ini dilakukan karena adanya 5 partai politik yang kekurangan caleg perempuan pada pileg 14 Februari lalu di dapil VI Pileg DPRD Gorontalo, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, dan PBB. -pa
KPU Belum Bahas Ketua Definitif Pengganti Hasyim
12 Jul 2024
Namun, pelantikan Iffa sebagai komisioner KPU masih menunggu proses di DPR. Mereka juga belum menentukan kapan akan melakukan rapat pleno tersebut, termasuk apakah akan terlebih dulu menunggu Komisi II DPR RI menentukan siapa calon anggota KPU RI yang menggantikan Hasyim. -pa
Besok PSU DPD RI di Sumbar, KPU Klaim Logistik Sudah Didistribusi ke Daerah Bencana dan Pelosok
12 Jul 2024
"Semuanya sudah sesuai dengan jadwal dan kita berharap semuanya berjalan lancar," kata Ory. Kemudian, ada segel 586.107 buah, segel plastik 109.188 buah, sampul kubus 141.817 buah, sampul 140.948 buah, formulir C hasil 70.276 buah, formulir c hasil salinan 52.707 buah, DCT 17.569 buah, dan ABTN 17.569 buah. -pa
Polemik Hasil Pileg DPD Agus Rahardjo, KPU Bakal Hati-hati
12 Jul 2024
Agus sebelumnya meminta KPU RI membatalkan keikutsertaan kompetitornya, Kondang Kusumaning Ayu, yang sebelumnya berhasil mendapatkan kursi keempat/terakhir dari dapil itu. "Kami juga akan menanyakan apakah putusan Bawaslu Jawa Timur tersebut juga sudah disampaikan kepada calon anggota DPD yang dimaksudkan dalam putusan Bawaslu tersebut (Kondang)," tambahnya. -pa
KPU Minta Caleg Terpilih Mulai Lapor Harta Kekayaan ke KPK
12 Jul 2024
Sebagai informasi, penyampaian laporan harta kekayaan caleg terpilih diatur pada Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu. Hal itu tertuang dalam surat dinas nomor 1262/PL.01.09-SD/05/2024 yang dilayangkan Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota pada Kamis (11/7/2024). -pa
Buntut Ketua KPU Dipecat, Komnas HAM Minta Penyelenggara Pemilu Bentuk Satgas TPKS
11 Jul 2024
Caranya dengan menyusun komitmen kebijakan untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan dituangkan dalam bentuk peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan peraturan DKPP. Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. -pa
Komnas Perempuan Apresiasi Jokowi Berhentikan Tidak Hormat Hasyim dari KPU
11 Jul 2024
"Komnas Perempuan mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menandatangani Keppres No 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai bentuk tindak lanjut dan ketaatan terhadap keputusan DKPP," kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, kepada wartawan, Rabu (10/7/2024). Hasyim diketahui terlibat kasus asusila dan dijatuhi sanksi pemecatan oleh DKPP. -ik
Data Pemilih Sering Digugat ke MK, Bawaslu Minta KPU Teliti Saat Coklit
10 Jul 2024
Bawaslu Jateng juga meminta peran kepala daerah baik bupati maupun wali kota untuk memantau tugas pemukhtahiran data yang masih berlangsung saat ini. Sementara generasi Z yakni kelahiran 1997-2007 sebanyak 5.891.384 pemilih atau 20,83 persen dari total pemilih di Jateng. -pa
BERITA KPU TERKINI