Berita KPU Terkini 54 | Beranda KPU dan Pilkada

BERITA KPU TERKINI

KPU Minta Caleg Terpilih Mulai Lapor Harta Kekayaan ke KPK

12 Jul 2024

Sebagai informasi, penyampaian laporan harta kekayaan caleg terpilih diatur pada Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu. Hal itu tertuang dalam surat dinas nomor 1262/PL.01.09-SD/05/2024 yang dilayangkan Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota pada Kamis (11/7/2024). -pa

KPU Sebut 78 Persen Warga Tangsel Sudah Dicoklit

11 Jul 2024

Tentunya itu juga membuat para Pantarlih kesulitan dalam melakukan coklit. Adapun proses coklit, lanjut Taufiq, masih terus berlangsung hingga 25 Juli mendatang. -pa

Buntut Ketua KPU Dipecat, Komnas HAM Minta Penyelenggara Pemilu Bentuk Satgas TPKS

11 Jul 2024

Caranya dengan menyusun komitmen kebijakan untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan dituangkan dalam bentuk peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan peraturan DKPP. Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. -pa

Pileg DPD, Agus Rahardjo Desak KPU Coret Kondang Kusumaning Ayu, Ganti dengan Dirinya

11 Jul 2024

Hingga saat ini KPU Provinsi Jawa Timur tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Jawa Timur tersebut. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pileg DPD RI 2024 dapil Jawa Timur, Kondang tercatat memperoleh tiket keempat dengan perolehan 2.542.036 suara. -pa

Pilkada 2024, Proses Coklit Data Pemilih di Buleleng Temui Sejumlah Kendala

11 Jul 2024

Jelas nanti namanya akan dimasukan," kata dia. Untuk memastikan warga mendapatkan hak pilihnya, KPU Buleleng juga mengundang perwakilan dari TNI/Polri untuk memberikan data personelnya yang telah purna tugas. -pa

Isu Kunker ke Eropa Mengemuka Langsung Dibantah KPU

11 Jul 2024

Ini pemborosan anggaran," tegasnya. Dia pun meminta semua KBRI yang disurati KPU untuk menolak permintaan kunker tersebut. -ik

Wakil Ketua Komisi II DPR Nilai Hasyim Eks Ketua KPU Bisa Dijerat Pidana

11 Jul 2024

Selengkapnya di halaman selajutnya. Junimart menyebutkan Hasyim juga bisa dijerat pidana. -ik

Hasyim Dipecat gegara Asusila, Anggota DPR Usul Evaluasi Seleksi Anggota KPU

11 Jul 2024

Anggota Komisi II DPR dari PKS, Mardani Ali Sera, menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan tidak dengan hormat atau memecat Hasyim Asy'ari dari KPU karena tindakan asusila. Beda jika kasusnya terkait sengketa hasil pemilu," ujarnya. -ik

Komnas Perempuan Apresiasi Jokowi Berhentikan Tidak Hormat Hasyim dari KPU

11 Jul 2024

"Komnas Perempuan mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menandatangani Keppres No 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai bentuk tindak lanjut dan ketaatan terhadap keputusan DKPP," kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, kepada wartawan, Rabu (10/7/2024). Hasyim diketahui terlibat kasus asusila dan dijatuhi sanksi pemecatan oleh DKPP. -ik

Data Pemilih Sering Digugat ke MK, Bawaslu Minta KPU Teliti Saat Coklit

10 Jul 2024

Bawaslu Jateng juga meminta peran kepala daerah baik bupati maupun wali kota untuk memantau tugas pemukhtahiran data yang masih berlangsung saat ini. Sementara generasi Z yakni kelahiran 1997-2007 sebanyak 5.891.384 pemilih atau 20,83 persen dari total pemilih di Jateng. -pa

KPU DKI Pastikan Tak Ada Joki Pantarlih untuk Coklit di Jakarta

10 Jul 2024

Kasus joki Pantarlih terjadi di TPS 02 Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan Pantarlih pada saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pilkada 2024 menggunakan tenaga joki dengan melimpahkan tugasnya ke orang lain. -pa

Respons Putusan MA Soal Batas Usia, KPU DKI Kaji Opsi Buka Kembali Pendaftaran Bacalon Independen

10 Jul 2024

Setelah diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung saat pelantikan kepala daerah terpilih yang hampir pasti jatuh setelah 1 Januari 2025. Sebelum diubah MA, syarat usia minimal calon harus dihitung saat penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. -pa

Wapres Pertimbangkan soal Penambahan Anggota KPU, Singgung Pelaksanaan Pilkada

10 Jul 2024

Untuk informasi, pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta). Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Hasyim Asy’ari pada 9 Juli 2024. -pa

Silon Diduga "Error" Saat Dharma-Kun Unggah Berkas Pencalonan, KPU Jakarta: Sistem Bukan Bermasalah, tapi...

10 Jul 2024

"Proses itu kan hal pasangan calon ya pada proses mediasi yang bersangkutan mengajukan terkait dengan kendala pada saat mengakses Silon," ucapnya. Ia menegaskan, kesalahan pada sistem Silon sangat merugikan, mengingat banyaknya jumlah data yang diunggah. -pa

Dokumen C Hasil Hilang, Demokrat Adukan KPU dan Bawaslu Kota Serang ke DKPP

10 Jul 2024

"Mereka tidak bisa menjelaskan kronologisnya, di mana, kenapa (hilangnya) karena sebelumnya C hasil itu menjadi bukti di MK, berarti setelah diambil dia tidak masukan. Masa putusan MK diremehkan? -pa

Hasyim Asy'ari Resmi Diberhentikan Secara Tidak Terhormat dari KPU

10 Jul 2024

Sebelumnya, Hasyim dinyatakan bersalah dalam kasus asusila. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU. -ik

KPU Sikka Nyatakan Paslon Perseorangan Flori-Ken Tidak Memenuhi Syarat

10 Jul 2024

"Sementara syarat minimal dukungan pencalonan 24.423. Herimanto menambahkan, sesuai aturan yang ada, perbaikan dan penyerahan berkas tahap kedua akan berlangsung pada 13 Juli-17 Juli. -pa

Verifikasi Faktual, KPU DKI Bakal Datangi Rumah Warga untuk Cek KTP Dukungan Dharma-Kun

10 Jul 2024

Jumlah dukungan hasil administrasi bakal cagub dan bakal cawagub Dharma-Kun tersebar di enam Kabupaten/Kota. "Nanti kalau kurang kami minta bantuan dari teman-teman pantarlih tapi yang sudah 100 persen (selesai tugas) coklitnya," kata dia. -pa