PKPU soal Syarat Baru Usia Calon Kepala Daerah Ditargetkan Terbit Juni Ini
21 Jun 2024
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu meyakini, pemerintah dan DPR memahami posisi hukum putusan MA itu. "Kami berharap dapat segera diundangkan karena tanggal 30 Juni sampai 2 Juli KPU akan mengadakan bimbingan teknis kepada KPU provinsi seluruh Indonesia mengenai pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata anggota KPU RI Idham Holik pada Kamis (20/6/2024). -pa
Tindaklanjut Putusan MK, KPU: Tak Ada Kampanye untuk Coblos Ulang
15 Jun 2024
Sementara itu, Idham mengatakan sesuai pasal 95 PKPU Nomor 25 Tahun 2023, KPU tidak melakukan pemutakhiran DPT dalam PSU. Perkara yang dikabulkan MK paling banyak berkaitan dengan penerapan prosedur yang tidak tepat saat pemungutan hingga rekapitulasi suara. -ik
KPU Resmi Tetapkan 65 Caleg DPRD NTB Terpilih Periode 2024-2029
15 Jun 2024
"Alhamdulillah kami sudah bisa menyelesaikan rapat pleno perolehan kursi dan menetapkan 65 anggota DPRD NTB terpilih untuk periode 2024-2029," kata Ketua KPU NTB Khuwailid, Sabtu (15/6/2024). Berikut Jumlah Raihan Kursi dan 65 Caleg Terpilih DPRD NTB Periode 2024-2029: -ik
KPU Sumbar Masih Menunggu Arahan Terkait PSU DPD
11 Jun 2024
MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Mulai dari penetapan peserta Pemilu sampai logistik yang akan digunakan. -ik
Caleg Terpilih dari 7 Parpol Belum Serahkan LHKPN, Ini Kata KPU Sleman
11 Jun 2024
Dalam aturannya, jika caleg terpilih tidak melaporkan LHKPN maka yang bersangkutan tidak diikutkan usulan sebagai wakil rakyat terpilih yang dilantik. "Tetapi memang masih menunggu hasil verifikasi dan terbitnya tanda terima dari KPK, berdasarkan koordinasi mereka, kan partai politik langsung dengan KPK tidak melalui KPU," ujarnya. -ik
MK Kabulkan 44 Gugatan Hasil Pileg 2024, KPU Siap Tindaklanjuti
11 Jun 2024
Dia juga bicara soal jumlah gugatan yang dikabulkan MK meningkat dibanding Pileg 2019. "Putusan MK itu bersifat final dan mengikat sejak diucapkan tentu KPU akan laksanakan apa yang menjadi amar putusan MK atas PHPU DPD untuk Dapil Sumatera Barat dan dalam waktu dekat KPU akan mengumpulkan KPU-KPU daerah yang menjadi lokus dari amar putusan PHPU Legislatif 2024 untuk memberikan arahan teknis agar putusan MK tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Komisioner KPU Idham Holik kepada wartawan, Selasa (11/6/2024). -ik
PD Cecar KPU soal Penyimpangan Perjalanan Dinas: Tak Perlu Anggaran Lagi
10 Jun 2024
Rezka kemudian menyinggung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menguraikan adanya penyimpangan belanja perjalanan dinas, salah satunya oleh KPU yang disebut belum mengembalikan Rp 10,57 miliar ke kas negara. Rezka mempertanyakan soal mobil dinas dan rumah dinas yang diduga ada pemborosan anggaran. -ik
MK Kabulkan Gugatan PAN di Jatim IV, Minta Hitung Ulang Surat Suara DPR
10 Jun 2024
MK juga membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara DPR RI Dapil Jatim IV dan DPRD Dapil Pamekasan 2. MK memerintahkan KPU menghitung ulang surat suara di 105 TPS Desa Jamintoro, Desa Jembersari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, dan Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru. -ik
Masa Kerja Pantarlih Pilkada 2024, Pendaftaran Dibuka 13 Juni
10 Jun 2024
Menurut Keputusan KPU tersebut, lamanya masa kerja Pantarlih dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 adalah sekitar satu bulan, yakni dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024. Bagi masyarakat yang hendak mendaftar, maka perlu mengetahui informasi terkait jadwal pembentukan, masa kerja, hingga tugas dan kewajiban Pantarlih dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. -ik
Jawab LHP BPK, KPU Sebut Sudah Kembalikan Rp 10,5 M ke Kas Negara
10 Jun 2024
Untuk diketahui, dalam LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2023, penyimpangan perjalan dinas pegawai negeri sipil sebesar Rp 39,26 miliar. "Soal pemberitaan biaya perjalanan dinas sekitar Rp 10,57 miliar, KPU ya, yang belum dikembalikan ke kas negara, kelebihan. -ik
BERITA KPU TERKINI