MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada. Begitu juga putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. -pa

AHY menjelaskan putusan MK ini diharapkan membuat proses Pilkada menjadi lebih baik. Demokrat menilai hal tersebut wajar. -ik

Semua stasiun harus ada apartemen juga, di Manggarai, di Dukuh Atas, mau di Tanah Abang, mau di Juanda, mau di mana, sama juga. Ridwan Kamil mengungkapkan ide gilanya untuk membangun apartemen di atas jalanan Jakarta. -ik

Saat penyerahan, Indira didampingi suaminya, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, Ketua DPD PDIP Sulsel Ridwan A. Wittiri, dan Ketua DPC PDIP Makassar Andi Suhada Sappaile. "Dengan turunnya rekomendasi ini maka, seluruh struktural partai wajib mengamankan dan memenangkan pasangan ini," ujar Raisul. -ik

"Dan perlu diingat juga bahwa dari tim Bang Dharma Pongrekun itu tidak pernah mengumumkan siapa orang-orang (pendukung) karena begitu banyak masif gitu," tambah Anthony. Ya kita sifatnya hanya meneruskan kepada KPU. -ik

Menurut Mahfud, KPU tidak perlu menunggu terbitnya Undang-Undang (UU) Tentang Pilkada yang baru karena DPR sudah membatalkan pengesahannya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Sebab, keputusan tetap berada di tangan KPU sebagai lembaga independen, bukan DPR atau pemerintah. -pa

Aksi ini membuat arus lalu lintas di Jalan Diponegoro, Aria Jipang, Cilamaya, dan Majapahit sementara ditutup. Asap hitam pun mengepul ke sepanjang Jalan Diponegoro dan Aria Jipang. -pa

Neni khawatir jika pengawasan masyarakat mengendur, DPR dan pemerintah bisa meluncurkan siasat baru buat mengakomodasi kepentingan mereka. Neni juga berharap seluruh masyarakat tidak lengah setelah DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada dalam Rapat Paripurna pada Kamis (22/8/2024) karena jumlah anggota legislatif yang hadir tidak mencapai kuorum. -pa

Saya sangat optimis," ujar dia. Sebelumnya, nama Airin Rachmi Diany sempat disebut dalam bursa Pilkada Banten 2024. -pa

"Selamat datang di era reformasi, berbangsa-bangsa bersuku-suku dirusak tukang kayu, gagalkan RUU Pilkada, demokrasi mati karena dinasti politik," tulis beberapa poster yang dibawa mahasiswa. Kemudian, lanjut dia, demonstran juga mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memasukan putusan MK terkait ambang batas dan syarat usia pencalonan, itu ke Peraturan KPU (PKPU). -pa

"Menurut saya sekarang bolanya ada di KPU, berani tidak KPU menindaklanjuti putusan MK dalam bentuk revisi PKPU," sambung Neni. Menurut Neni, kemandirian KPU didefinisikan tidak adanya pengaruh dan benturan kepentingan dari pihak manapun kepada penyelenggara Pemilu yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya. -pa

Dengan demikian, karena anggota DPR berjumlah 575 orang, rapat paripurna baru bisa mulai jika dihadiri oleh 288 anggota DPR. Sedangkan anggota DPR yang izin tidak hadir dalam rapat paripurna sebanyak 87 orang. -pa

Dengan demikian, karena anggota DPR berjumlah 575 orang, rapat paripurna baru bisa mulai jika dihadiri oleh 288 anggota DPR. Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, rapat DPR dapat dibuka apabila dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 jumlah fraksi. -pa

Ketua Bidang Media dan Penjaringab Opini (MPO) DPD Golkar Gunungkidul, Agung Wahyudi mengaku masih menunggu keputusan DPP Golkar terkait rekomendasi yang akan diberikan. Kita tunggu saja, yang pasti Golkar Gunungkidul solid," kata dia. -pa

"Mereka ini masuk dalam kategori pemilih disabilitas intelektual, karena mereka hanya memiliki gangguan split personality, halusinasi, delusi, skizofrenia, atau bisa disebut hilang ingatan," jelasnya. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.195.281 pemilih laki-laki dan 1.175.408 pemilih perempuan. -pa

Sehingga ketika nggak jadi digelar ya Undang-Undang itu belum disahkan, sehingga tidak bisa berlaku," ucapnya. Awiek mengatakan karena DPR mendengar aspirasi masyarakat terkait revisi UU Pilkada ini, maka DPR tidak jadi menggelar rapat paripurna untuk pengesahan UU tersebut. -ik

Ia mengingatkan, KPU punya rekam jejak tidak mematuhi konstitusi sehingga publik harus mengawal ketat. Saat itu, KPU mengaku tidak mengubah aturan karena permintaan dari DPR berdasarkan hasil konsultasi. -pa

Berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU memang wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah setiap kali hendak menerbitkan PKPU. "Putusan MK itu kan secara prinsip setelah dibacakan sudah berlaku. -pa